Notuladaily.com, Makassar – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait penyelamatan Danau Tempe yang dinilai belum berkesinambungan.
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, dan dihadiri sejumlah anggota Komisi D, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Dinas Sumber Daya Air, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Sultan Tajang, menyampaikan bahwa pihaknya mendorong pembentukan tim khusus penyelamatan Danau Tempe.
Baca Juga : Ketua DPRD Rachmatika Dewi Terima BPJS Kesehatan, Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di Sulsel
Menurutnya, aspirasi masyarakat Wajo dan wilayah sekitar seperti Kabupaten Sidenreng Rappang dan Soppeng perlu segera direspons secara konkret.
“Langkah ini mendesak karena kondisi Danau Tempe semakin memprihatinkan. Sekitar 20 sungai di Sulawesi Selatan bermuara ke Danau Tempe, sementara jalur pembuangan hanya satu, yaitu Sungai Walanae–Cendranae yang bermuara ke Teluk Bone. Kondisi ini menyebabkan beban tampungan air sangat besar,” ujarnya.
Akibat ketimpangan tersebut, banjir hampir setiap tahun melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Wajo.
Baca Juga : Komisi D DPRD Sulsel Minta Proyek Tanggul dan Jalan Inspeksi Sungai Tello Dihentikan Sementara
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, diperlukan langkah terukur dan terencana, terlebih Danau Tempe telah masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
Ia berharap pemerintah pusat segera mengambil tindakan nyata untuk menyelamatkan Danau Tempe, sekaligus mengatasi kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat, terutama pada sektor pertanian.
Komisi D DPRD Sulsel mendorong agar tim penyelamatan Danau Tempe segera dibentuk sehingga implementasi Perpres dapat direalisasikan.
Baca Juga : Soal Kelangkaan Ayam Broiler, Legislator PDIP Alimuddin Ingatkan Perlunya Solusi Berkeadilan
Tim tersebut diharapkan mampu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah pusat.
Sultan Tajang mengungkapkan, jumlah kepala keluarga (KK) yang terdampak banjir di wilayah sekitar Danau Tempe cukup besar, meskipun belum dapat dirinci secara pasti.
Di Kabupaten Wajo, beberapa kecamatan yang kerap terdampak banjir antara lain Kecamatan Tempe, Sabbangparu, Pammana, Tanasitolo, dan Belawa.
Baca Juga : Komisi B DPRD Sulsel RDP Bahas Ayam Broiler, Asosiasi Keluhkan Kelangkaan Stok dan Harga Mahal
Ia menjelaskan, jika curah hujan tinggi terjadi di daerah sekitar seperti Kabupaten Sidenreng Rappang, Enrekang, Soppeng, dan Bone, aliran air akan bermuara ke Danau Tempe sehingga risiko banjir meningkat, khususnya pada akhir hingga awal tahun.
“Sering kali hujan tidak turun di Wajo, tetapi turun di Enrekang atau Sidrap. Namun banjir justru terjadi di Wajo karena semua aliran air masuk ke Danau Tempe,” tutupnya.
