Notuladaily.com, Makassar – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi NasDem, Dr Mahmud, menggelar reses masa persidangan III Tahun 2025/2026 di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Minggu (26/7/2026).
Dalam kesempatan itu warga menyampaikan terkait kebutuhan akan sekolah menengah atas (SMA) negeri hingga kondisi posyandu yang mulai terbengkalai.
Kegiatan itu dihadiri perwakilan kelurahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, serta mayoritas ibu rumah tangga yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Baca Juga : Reses di Sudiang Raya, Mahmud Ajak Warga Siap Pilah Sampah dari Rumah Jelang Aturan Baru
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah kondisi posyandu yang sebelumnya pernah menjadi salah satu posyandu terbaik di Kota Makassar, namun kini dinilai kurang mendapat perhatian sehingga sarana dan prasarananya tidak lagi memadai.
Selain itu, warga juga mengeluhkan minimnya akses pendidikan tingkat SMA negeri di Kelurahan Tamamaung.
Mereka menilai wilayah dengan jumlah penduduk yang padat itu belum memiliki sekolah negeri yang mampu menampung kebutuhan lulusan SMP setiap tahunnya.
Baca Juga : Legislator Sulsel Mahmud Reses di Masale, Warga Minta Penilaian Desil Penerima BLT Ditinjau Kembali
Menanggapi aspirasi tersebut, Mahmud mengakui Tamamaung menjadi salah satu wilayah yang masih mengalami kekurangan akses SMA negeri.
“Tamamaung ini bisa dibilang masih menjadi blank spot untuk SMA negeri. Padahal jumlah penduduknya sangat besar. Warga berharap ada pembangunan sekolah baru agar anak-anak di wilayah ini memiliki akses pendidikan yang lebih mudah,” ujar Mahmud.
Ia menjelaskan, persoalan keterbatasan daya tampung SMA negeri di Sulawesi Selatan telah dibahas Komisi E DPRD Sulsel bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Baca Juga : Investasi Pemuda Belum Menjadi Prioritas, DPRD Soroti Arah Kebijakan Anggaran Dispora Sulsel
Menurut Mahmud, pemerintah pusat meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan analisis kebutuhan secara rinci terhadap wilayah yang kekurangan daya tampung sekolah sebelum mengajukan usulan pembangunan sekolah baru maupun penambahan rombongan belajar.
“Kami sudah bertemu dengan Kementerian dan juga berkoordinasi dengan Gubernur. Sekarang yang diminta adalah pemetaan kebutuhan secara detail oleh Dinas Pendidikan, sehingga bisa diketahui wilayah mana yang benar-benar membutuhkan penambahan sekolah atau ruang belajar,” jelasnya.
Di sisi lain, Mahmud juga menyoroti kondisi posyandu yang membutuhkan perhatian bersama.
Baca Juga : Mahmud Awasi APBD Sulsel di Panaikang, Warga Keluhkan Bansos Tak Tepat Sasaran
Menurutnya, keberadaan posyandu tidak hanya bergantung pada swadaya masyarakat, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah dan berbagai pihak agar pelayanan kesehatan dasar tetap berjalan optimal.
“Posyandu adalah tempat yang dekat dengan masyarakat. Kalau sarana dan prasarananya baik, tentu pelayanan kepada ibu dan anak juga akan lebih maksimal. Ini yang perlu kita jaga bersama,” tuturnya.
Dalam reses tersebut, warga juga menyampaikan persoalan pengelolaan sampah menjelang penerapan kebijakan pemilahan sampah dari rumah.
Baca Juga : Mahmud Awasi APBD Sulsel di Panaikang, Warga Keluhkan Bansos Tak Tepat Sasaran
Mahmud menyatakan mendukung kebijakan Pemerintah Kota Makassar tersebut karena dinilai mampu mengurangi beban sampah di tempat pembuangan akhir (TPA).
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan itu diikuti dengan kesiapan sarana pendukung, seperti tempat sampah terpilah dan sistem pengangkutan yang memadai.
“Kebijakannya sudah baik, tetapi masyarakat juga membutuhkan dukungan fasilitas. Ini menjadi tantangan yang perlu segera dicarikan solusinya agar program pemilahan sampah bisa berjalan optimal,” pungkasnya.
