Notuladaily.com, Makassar – Arah kebijakan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sulawesi Selatan menjadi sorotan dalam pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) APBD Tahun Anggaran 2025.
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menilai terdapat ketimpangan alokasi anggaran yang mencerminkan belum optimalnya keberpihakan terhadap pembangunan kepemudaan.
Dari total anggaran Dispora, sekitar 62 persen dialokasikan untuk bidang olahraga, sedangkan bidang kepemudaan hanya memperoleh sekitar 1,6 persen, atau hampir 39 kali lebih kecil.
Baca Juga : Di Reses Dr Mahmud, Warga Tamamaung Minta SMA Negeri Baru dan Soroti Posyandu Terbengkalai
Disparitas tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia di Sulawesi Selatan.
Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi NasDem, Dr. Mahmud, menegaskan bahwa besaran anggaran bukan sekadar persoalan nominal, melainkan mencerminkan arah dan prioritas pembangunan pemerintah daerah.
Menurut Mahmud, olahraga dan kepemudaan merupakan dua urusan pemerintahan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.
Baca Juga : Reses di Sudiang Raya, Mahmud Ajak Warga Siap Pilah Sampah dari Rumah Jelang Aturan Baru
“Bagaimana mungkin kita berbicara tentang masa depan generasi muda jika investasi anggarannya hanya sekitar 1,6 persen? Pemuda bukan pelengkap pembangunan, melainkan fondasi yang akan menentukan kualitas kepemimpinan, inovasi, produktivitas, dan daya saing Sulawesi Selatan pada masa mendatang,” tegas Mahmud, Jumat (10/7/2026)
Ia menjelaskan bahwa pembangunan kepemudaan memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas dibanding sekadar kegiatan seremonial.
Ruang tersebut mencakup pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, literasi digital, penguatan organisasi kepemudaan, peningkatan kapasitas generasi muda, hingga penciptaan ekosistem yang mampu melahirkan inovator, profesional, dan pemimpin masa depan.
Baca Juga : Legislator Sulsel Mahmud Reses di Masale, Warga Minta Penilaian Desil Penerima BLT Ditinjau Kembali
Dengan alokasi anggaran yang sangat terbatas, pemerintah dinilai akan menghadapi kesulitan dalam membangun program yang mampu menjawab berbagai tantangan strategis, seperti pengangguran, rendahnya produktivitas, serta lemahnya daya saing generasi muda di era transformasi global.
Menurut Mahmud, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena Sulawesi Selatan sedang memasuki era bonus demografi.
Tanpa investasi yang memadai pada pembangunan kepemudaan, bonus demografi berpotensi berubah menjadi beban pembangunan apabila pemerintah gagal menyiapkan generasi muda yang produktif, adaptif, dan kompetitif.
Baca Juga : Mahmud Awasi APBD Sulsel di Panaikang, Warga Keluhkan Bansos Tak Tepat Sasaran
Ia juga mengingatkan bahwa prestasi olahraga tidak lahir secara instan. Keberhasilan atlet merupakan hasil dari proses pembinaan yang panjang, dimulai sejak usia muda melalui sistem pembinaan yang terencana.
Olehnya itu, besarnya investasi pada sektor olahraga seharusnya diimbangi dengan penguatan pembangunan kepemudaan sebagai fondasi utama regenerasi atlet, pelatih, manajer olahraga, serta pemimpin organisasi olahraga di masa depan.
“Kritik ini bukan untuk mempertentangkan olahraga dengan kepemudaan. Keduanya sama-sama penting. Namun, pembangunan yang berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan investasi. Prestasi olahraga mengharumkan nama daerah hari ini, sementara pembangunan kepemudaan menentukan apakah dua hingga tiga dekade mendatang Sulawesi Selatan masih memiliki pemimpin, inovator, wirausahawan, dan penggerak pembangunan yang berkualitas,” ujarnya.
Baca Juga : Mahmud Awasi APBD Sulsel di Panaikang, Warga Keluhkan Bansos Tak Tepat Sasaran
Mahmud menilai pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka dasar penyusunan proporsi anggaran tersebut. Menurutnya, setiap rupiah APBD harus disusun berdasarkan analisis kebutuhan, indikator kinerja, target pembangunan, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Transparansi menjadi penting agar publik memperoleh penjelasan apakah perbedaan alokasi tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan objektif atau justru mencerminkan ketimpangan dalam penetapan prioritas pembangunan.
Legislator Partai NasDem ini juga mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meninjau kembali komposisi anggaran Dispora agar lebih proporsional, rasional, dan mencerminkan keseimbangan investasi pembangunan sumber daya manusia.
Baca Juga : Mahmud Awasi APBD Sulsel di Panaikang, Warga Keluhkan Bansos Tak Tepat Sasaran
Menurutnya, penataan ulang proporsi anggaran bukan dimaksudkan untuk mengurangi perhatian terhadap sektor olahraga, melainkan memastikan pembangunan kepemudaan memperoleh dukungan yang memadai sebagai investasi strategis jangka panjang.
Dengan keseimbangan tersebut, pembinaan atlet dan pengembangan pemuda dapat berjalan beriringan sehingga menghasilkan prestasi olahraga yang berkelanjutan sekaligus melahirkan generasi pemimpin yang mampu membawa Sulawesi Selatan lebih maju.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD akan terus mendorong evaluasi terhadap kebijakan penganggaran agar lebih selaras dengan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Baca Juga : Mahmud Awasi APBD Sulsel di Panaikang, Warga Keluhkan Bansos Tak Tepat Sasaran
Menurut Mahmud, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian prestasi olahraga, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menyiapkan generasi muda yang berkarakter, inovatif, produktif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
“APBD tidak boleh hanya menjadi instrumen pembiayaan program jangka pendek. APBD harus menjadi instrumen investasi strategis untuk membangun manusia. Jika pembangunan kepemudaan belum memperoleh perhatian yang proporsional, maka kita sedang mempertaruhkan kualitas kepemimpinan dan daya saing Sulawesi Selatan di masa depan,” pungkas Mahmud.
