Notuladaily.com, Makassar – Anggota Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, Alimuddin, mengingatkan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut memperhatikan dampaknya terhadap para pelaku usaha perunggasan, khususnya penyalur ayam pedaging di Sulawesi Selatan.
Hal tersebut disampaikan Alimuddin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas kelangkaan ayam broiler yang belakangan dikeluhkan masyarakat. Rapat ini berlangsung di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Selasa (6/1/2026).
Baca Juga : Komisi D DPRD Sulsel Minta Proyek Tanggul dan Jalan Inspeksi Sungai Tello Dihentikan Sementara
Menurut legislator PDI Perjuangan Sulsel ini, kehadiran program MBG berpotensi membawa perubahan pada pola distribusi dan pasar ayam pedaging.
Salah satu dampaknya, kata dia, bisa dirasakan oleh Perhimpunan Penyalur Ayam Pedaging (P2AP). Pasalnya tidak ada aturan yang mewajibkan pengelola MBG harus berhubungan dengan asosiasi.
“Tentu harapan kita, dengan adanya program MBG ini tidak menimbulkan dampak baru, baik bagi individu maupun komunitas. Kebutuhan unggas pasti meningkat, sehingga yang perlu didorong adalah penciptaan dan penguatan peternak, agar usaha-usaha kecil tetap bisa bertahan,” jelas Alimuddin.
Baca Juga : Komisi B DPRD Sulsel RDP Bahas Ayam Broiler, Asosiasi Keluhkan Kelangkaan Stok dan Harga Mahal
Olehnya itu, Alimuddin berharap Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Sulsel bersama Satuan Tugas Pangan dapat berperan aktif sebagai pengatur dan penyeimbang, sehingga seluruh pelaku usaha di sektor perunggasan tidak terdampak secara negatif oleh dinamika kebijakan.
“Kita berharap Satgas Pangan hadir sebagai fasilitator bagi semua kebutuhan masyarakat, baik pengusaha besar, pedagang, UMKM, peternak, hingga penyalur. Jangan sampai ada pihak yang tertinggal atau tergilas,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua P2AP Sulsel, Dwiana Pamuji Astuti, menyampaikan keluhan terkait terbatasnya stok ayam broiler di pasaran. Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak langsung pada lonjakan harga di atas Harga Transaksi Pasar (HTP).
Baca Juga : Sufriadi Arif Minta OPD Sulsel Aktif Turun Lapangan, Jangan Hanya Menunggu Laporan
“Kelangkaan stok dan harga yang melambung tinggi ini sangat memberatkan kami, termasuk UMKM yang bergerak di sektor pangan berbasis ayam,” ujar Dwiana.
Ia mengungkapkan, sebagian pelaku UMKM bahkan terpaksa menghentikan aktivitas usahanya karena keterbatasan modal akibat kenaikan harga bahan baku.
Karena itu, P2AP Sulsel berinisiatif mencari solusi bersama agar stabilitas pasokan dan harga ayam broiler di Sulawesi Selatan dapat kembali terjaga.
Baca Juga : Ketua DPRD Sulsel Terima Kunjungan Kemenhaj, Bahas Kuota dan Masa Tunggu Haji
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, menyampaikan bahwa pihaknya akan kembali menjadwalkan RDP lanjutan dengan menghadirkan pihak-pihak kemitraan yang terlibat langsung dalam rantai distribusi ayam pedaging.
“Kita rencanakan rapat kedua dengan mengundang mitra, karena sekitar 80 persen distribusi ayam berada dalam skema kemitraan. Ini menjadi kunci untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh,” tutup Irma.
