Notuladaily.com, Makassar – Sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2024–2029 yang juga mengemban amanah sebagai Ketua Fraksi Partai Nasdem, akhir tahun adalah momentum reflektif yang sangat penting.
Momentum ini bukan sekadar penanda berakhirnya satu tahun anggaran, tetapi ruang untuk menilai sejauh mana pembangunan infrastruktur benar-benar berjalan sesuai tujuan awalnya: melayani kepentingan masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, dan menyiapkan fondasi masa depan Sulawesi Selatan.
Infrastruktur, khususnya pada Bidang Bina Marga, memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah. Jalan bukan sekadar bangunan fisik, melainkan sarana yang menghubungkan manusia dengan peluang.
Baca Juga : Ketua Komisi B DPRD Sulsel Sampaikan Ucapan Tahun Baru 2026, Ajak Perkuat Optimisme dan Kerja Bersama
Oleh karena itu, setiap kebijakan dan pelaksanaan proyek yang dibiayai APBD Provinsi Sulawesi Selatan harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab publik yang tinggi, karena manfaatnya akan dirasakan secara luas dan dalam jangka panjang.
Tahun ini, perhatian besar tertuju pada pelaksanaan lima paket pekerjaan Bina Marga skema multiyears. Kebijakan multiyears lahir dari kesadaran bahwa pembangunan jalan strategis tidak bisa dilakukan secara parsial dan terputus-putus.
Multiyears adalah ikhtiar untuk menghadirkan kesinambungan, menghindari fragmentasi pekerjaan, serta memastikan kualitas struktur jalan terbangun secara utuh dari tahun ke tahun.
Baca Juga : Hari Ibu Jadi Momentum, Andi Tenri Indah Salurkan Ratusan Alat Usaha untuk Ibu-Ibu Gowa
Kelima paket multiyears Bina Marga tersebut dirancang untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, mendukung distribusi logistik, serta membuka akses menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.00
Jalan provinsi adalah urat nadi pergerakan barang dan manusia. Ketika jalan dibangun dengan baik, biaya logistik menurun, waktu tempuh lebih efisien, dan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lebih dinamis.
Namun demikian, multiyears juga menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Ia tidak boleh dipahami sekadar sebagai proyek bernilai besar dan berdurasi panjang, melainkan sebagai komitmen lintas tahun anggaran terhadap mutu, ketepatan waktu, dan keberlanjutan fungsi.
Baca Juga : Sirkuit Puncak Mario Dinilai Potensial Jadi Ikon Sport Tourism, DPRD Sulsel Dorong Peran Aktif Pemprov
Jalan yang dibangun hari ini harus tetap layak digunakan bertahun-tahun ke depan, bukan justru memunculkan biaya perbaikan dini akibat kelalaian kualitas.
DPRD, melalui fungsi pengawasan, mencatat bahwa pelaksanaan paket Bina Marga sepanjang tahun ini menunjukkan kemajuan yang patut diapresiasi. Banyak pekerjaan yang berjalan sesuai rencana dan mulai memberikan manfaat.
Namun, harus diakui pula bahwa masih terdapat tantangan—baik terkait konsistensi kualitas, manajemen waktu, maupun kedisiplinan pelaksanaan di lapangan. Tantangan ini perlu dijawab dengan perbaikan nyata, bukan sekadar penjelasan administratif.
Baca Juga : Antisipasi Cuaca Ekstrem, Anggota DPRD Sulsel Minta BPBD Tingkatkan Kesiapsiagaan
Melalui refleksi akhir tahun ini, saya ingin mengingatkan seluruh insan infrastruktur di Sulawesi Selatan, mulai dari Dinas PU Provinsi Sulawesi Selatan, para konsultan dan pengawas, hingga kontraktor pelaksana, bahwa setiap proyek adalah amanah.
Gambar kerja, spesifikasi teknis, dan jadwal pelaksanaan bukan formalitas, melainkan pedoman yang menentukan kualitas hidup masyarakat di kemudian hari.
Menjaga kualitas pekerjaan dan ketepatan waktu harus menjadi etos bersama. Jalan yang baik akan dilalui oleh pelajar menuju sekolah, petani menuju pasar, pelaku usaha menuju pusat distribusi, dan wisatawan menuju destinasi unggulan daerah.
Baca Juga : Antisipasi Cuaca Ekstrem, Anggota DPRD Sulsel Minta BPBD Tingkatkan Kesiapsiagaan
Inilah dampak nyata yang sering kali tidak tercermin hanya dalam laporan progres, tetapi sangat dirasakan di lapangan.
Kita semua perlu kembali pada kesadaran mendasar bahwa APBD adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus berubah menjadi manfaat publik.
Infrastruktur yang dibangun dengan asal-asalan bukan hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga memindahkan beban kepada masyarakat dan generasi berikutnya.
Baca Juga : Antisipasi Cuaca Ekstrem, Anggota DPRD Sulsel Minta BPBD Tingkatkan Kesiapsiagaan
Sebaliknya, pekerjaan yang bermutu adalah investasi jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi, industri, dan pariwisata Sulawesi Selatan. Ke depan, penguatan pengawasan sejak tahap awal, evaluasi berkala terhadap proyek multiyear harus menjadi agenda bersama.
Apresiasi perlu diberikan kepada pelaksana yang bekerja dengan baik dan tepat waktu, dan sanksi tegas harus diberlakukan bagi pelanggaran mutu. Keadilan dalam pengawasan adalah kunci menjaga kepercayaan publik terhadap pembangunan infrastruktur.
Akhirnya, refleksi ini bukan untuk mencari kekurangan semata, melainkan untuk mengokohkan komitmen kolektif. Infrastruktur yang kita bangun hari ini adalah warisan bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Antisipasi Cuaca Ekstrem, Anggota DPRD Sulsel Minta BPBD Tingkatkan Kesiapsiagaan
Dengan kerja yang profesional, pengawasan yang jujur, serta komitmen pada kualitas dan waktu, kita sedang menyiapkan jalan—secara harfiah dan maknawi—bagi kemajuan ekonomi, ketahanan pangan, dan pariwisata Sulawesi Selatan, hari ini dan di masa yang akan datang.
