Notuladaily.com, Makassar – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Mahmud La Kaiya (Malaka), melaksanakan kegiatan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Selasa (2/12/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri pemerintah kelurahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, serta puluhan warga yang menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Dalam pertemuan tersebut, Mahmud yang merupakan legislator dapil Makassar B dan anggota Komisi E, menegaskan bahwa pengawasan APBD dilakukan untuk memastikan program pembangunan yang bersumber dari anggaran provinsi tepat sasaran.
Baca Juga : Antisipasi Cuaca Ekstrem, Anggota DPRD Sulsel Minta BPBD Tingkatkan Kesiapsiagaan
“Alhamdulillah saya bisa hadir di tengah ibu bapak sekalian. Ini bagian dari tanggung jawab saya sebagai anggota DPRD Sulsel untuk bersilaturahmi sekaligus melihat langsung kondisi masyarakat,” ujarnya.
Mahmud menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah program provinsi telah berjalan di lapangan, termasuk pembangunan sekolah, perbaikan jalan, hingga layanan publik.
Ia juga mengingatkan bahwa kewenangan pembangunan terbagi tiga: pemerintah kota, provinsi, dan pusat.
Baca Juga : Fauzan Guntur Raih Penghargaan Kader Muda Terbaik PPP Sulsel 2025
“Saya di Komisi E membidangi kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, sosial, hingga BPBD. Jadi kami ingin memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Warga Sampaikan Beragam Masalah
Dalam dialog terbuka, warga Kelurahan Bira menyampaikan sejumlah persoalan mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik.
Baca Juga : Pimpin KPP Sulsel, Andi Nirawati Dorong Penguatan Peran Perempuan di Parlemen
Beberapa di antaranya, perbaikan jalan yang dibatalkan dan tidak jelas tindak lanjut anggarannya; drainase tidak berfungsi hingga menyebabkan banjir permukiman; keluhan kenaikan pajak.
Kemudian Isu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut akan diuangkan serta permintaan pembaruan menu; pelayanan BPJS dan rumah sakit yang dinilai menyulitkan warga kurang mampu; pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih.
Selanjutnya, pungutan di sekolah negeri, termasuk infak dan pembelian buku; persoalan komite sekolah; limbah perusahaan yang mencemari permukiman; minimnya informasi terkait dana CSR perusahaan, termasuk dari PT Kima; serta pertanyaan apakah ada anggaran provinsi turun di Kapasa Raya.
Baca Juga : DPRD Sulsel Minta OPD Perketat Perizinan THM Jelang Nataru
Mahmud La Kaiya Tanggapi Satu per Satu Keluhan Warga
Menanggapi aspirasi tersebut, Mahmud menegaskan bahwa seluruh anggaran APBD wajib diawasi bersama, baik DPRD maupun masyarakat.
“Kalau ada anggaran yang batal, biasanya dialihkan karena penolakan atau prioritas lain. Tugas kita bersama memastikan setiap pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga : DPRD Sulsel Minta OPD Perketat Perizinan THM Jelang Nataru
Terkait program MBG, Mahmud menyebut bahwa program tersebut merupakan kebijakan nasional dan harus dijalankan seluruh daerah. Namun ia menekankan bahwa isu MBG akan diuangkan masih sebatas rumor.
“Nanti masukan masyarakat ini akan kami bawa untuk dievaluasi,” katanya.
Untuk BPJS, Mahmud menegaskan bahwa masyarakat kurang mampu berhak mendapatkan layanan gratis dan dapat mengurusnya melalui UPTD Dinsos di kecamatan.
Baca Juga : DPRD Sulsel Minta OPD Perketat Perizinan THM Jelang Nataru
Ia juga mendorong masyarakat aktif mengawasi pembangunan sekolah maupun fasilitas publik lainnya.
Sementara mengenai CSR perusahaan, Mahmud membuka peluang melakukan audiensi bersama perusahaan jika pemuda dan masyarakat menginginkannya.
“Kalau pemudanya aktif, kita bisa bersama-sama mendatangi perusahaan dan menyampaikan kebutuhan masyarakat. CSR itu memang harus kembali ke warga yang terdampak,” tegasnya.
Baca Juga : DPRD Sulsel Minta OPD Perketat Perizinan THM Jelang Nataru
Melalui kegiatan ini, Mahmud menegaskan komitmen Komisi E dalam memastikan anggaran provinsi memberi manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan perlindungan warga.
