Notuladaily.com, Makassar — Dinas Kominfo dan Informatika Kota Makassar melalui Bidang Humas dan IKP menggelar kegiatan kehumasan pemerintahan di era media sosial di Novotel Hotel, Selasa (25/11/2025).
Kegiatan ini menghadirkan Wicaksono atau yang lebih dikenal dengan nama penanya Ndoro Kakung, seorang penulis dan praktisi sosial media yang berasal dari Yogyakarta.
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan humas pemerintah dalam mengelola informasi dan interaksi kepada publik khususnya di media sosial.
Baca Juga : Program Strategis Siap Melaju di 2026, Munafri Tegaskan Integritas Jadi Rem dan Gas Pemerintahan
Ndoro Kakung membagikan tips dan strategi kehumasan yang efektif di era digital.
Dalam materinya, beliau menekankan pentingnya membangun interaksi yang kuat dengan masyarakat melalui media sosial. Agar tidak sekedar informasi tapi menjadi interaksi publik.
“Di era digital sekarang publik tidak lagi menginginkan seremoni belaka. Publik menginginkan interaksi langsung ke pemerintah setempat. Direspon dan ditindaki keluhannya,” ucap Ndoro Kakung.
Baca Juga : Siap Tancap Gas 2026, Munafri Undang KPK RI Tegaskan Komitmen dan Integritas Pimpinan SKPD
Ia menekankan seorang humas di pemerintahan harus aktif untuk merespon dan menyajikan konten yang membuat masyarakat mendapat sebuah wadah untuk saling interaktif.
“Humas harus belajar menyajikan konten yang mudah dipahami, dibaca. Harus belajar tekhnik infografis. Tanpa tiga unsur ini publik hanya dapat narasi bukan akses ke informasi. Seorang humas harus menyiapkan diri untuk “tsunami informasi”, jelasnya.
Tak hanya itu, Admin sosmed harus memahami algoritma konten agar mencapai tujuan pemasaran dan komunikasi secara efektif dan mengoptimalkan strategi konten.
Baca Juga : Komitmen Transparansi Diskominfo Berbuah Hasil, Pemkot Makassar Raih Predikat Informatif
Ia juga mencontohkan hingga saat ini banyak humas baik di pemerintahan dan instansi lainnya yang masih mengelola akun sosmednya dipenuhi dengan seremoni wajah pimpinan. Sehingga tidak ada efek informasi yang dapat tersampaikan ke publik.
Akibatnya follower tidak bertambah dan interaksi tidak berkembang.
“Kesalahan umum humas itu menganggap medsos sebagai arsip kegiatan pribadi pimpinan. Caption yang seperti rilis berita, konten yang tidak ada ajakan ke pubilk dan komentar publik yang diabaikan,” paparnya.
Baca Juga : Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Makassar Tembus 6,18 Juta, Tumbuh 12 Persen di Tahun 2025
Ndoro Kakung pun berpesan humas yang baik adalah humas yang mampu menyampaikan keluhan masyarakat ke pimpinan.
“Contoh Bukan pimpinan menghadiri rapat tapi yang dishare ke masyarakat itu efek nyata ke masyarakat dari rapat tersebut,”
pungkasnya.
Kegiatan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan humas pemerintah dalam mengelola informasi dan interaksi di media sosial, sehingga dapat meningkatkan citra pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. (*)
