Notuladaily.com, Badung – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barru, Andi Yenni, S.E. menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah saat mendampingi Ketua DPRD Barru, H. Syamsuddin Muhiddin,S.H., M.Si. dalam kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antarlembaga legislatif sekaligus mempelajari praktik terbaik DPRD Badung dalam tata kelola keuangan daerah, fungsi pengawasan, serta inovasi kebijakan publik.
Rombongan DPRD Barru juga diikuti oleh sejumlah anggota dewan lintas fraksi dan diterima secara resmi oleh pimpinan DPRD Badung di ruang rapat utama kantor DPRD setempat.
Baca Juga : DPRD Barru Didorong Maksimalkan Jejaring Politik untuk Dongkrak Anggaran 2026
Dalam kesempatan tersebut, Andi Yenni menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini menjadi ajang penting bagi DPRD Barru untuk memperkaya wawasan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.
“Kami ingin belajar dari pengalaman DPRD Badung yang dikenal memiliki tata kelola anggaran yang efektif dan transparan. Pengalaman seperti ini sangat penting untuk kami terapkan di Barru, agar kinerja DPRD semakin profesional dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga : Sinergi DPRD Barru dan Pemkab Jadi Kunci Finalisasi APBD 2026
Ia juga menambahkan bahwa DPRD Barru berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Kami percaya sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif akan mempercepat tercapainya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tambahnya.
Baca Juga : DPRD Barru Apresiasi PT Conch Indonesia, Dorong Beasiswa dan Operasional Ramah Lingkungan
Sementara itu, Ketua DPRD Barru, H. Syamsuddin Muhiddin, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat DPRD Badung dan menegaskan pentingnya kunjungan ini sebagai sarana memperkuat hubungan kelembagaan antardaerah.
Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas DPRD Barru, terutama dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang lebih transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
