Pedomanrakyat.com, Makassar – Legislator Fraksi NasDem DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Mahmud La Kaiya (Malaka), melaksanakan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel Tahun 2025 di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan serentak yang dilakukan oleh 85 anggota DPRD Sulsel dari 11 daerah pemilihan (dapil) di wilayah masing-masing.
“Hari ini seluruh anggota DPRD Sulsel turun langsung ke konstituennya untuk melakukan tugas pengawasan APBD, bukan reses. Karena di dapil, ada dua tugas utama DPRD, yaitu reses dan pengawasan,” jelas Mahmud.
Baca Juga : Antisipasi Cuaca Ekstrem, Anggota DPRD Sulsel Minta BPBD Tingkatkan Kesiapsiagaan
Mahmud menegaskan, kegiatan pengawasan bertujuan memastikan program-program Pemerintah Provinsi Sulsel benar-benar terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi dua arah antara masyarakat dan wakilnya di DPRD.
“Tujuannya untuk mempertanyakan program-program apa yang sudah dijalankan pemerintah provinsi di daerah kita. Kalau ada kebijakan yang merupakan kewenangan kota, kami tetap akan bantu komunikasikan,” ujarnya.
“Sebagai wakil rakyat di provinsi, saya ingin hubungan dengan warga tetap terbuka dan komunikatif, tanpa batasan,” tambahnya.
Baca Juga : Fauzan Guntur Raih Penghargaan Kader Muda Terbaik PPP Sulsel 2025
Dalam dialog yang berlangsung hangat, warga Karuwisi menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi, terutama terkait drainase, banjir, dan kebersihan lingkungan.
Warga menuturkan bahwa kawasan Karuwisi kerap dilanda banjir bahkan setelah hujan hanya sehari. Mereka berharap pemerintah provinsi bisa ikut membantu memperbaiki sistem drainase yang selama ini belum maksimal.
“Pengerukan drainase hanya dilakukan di beberapa titik, setelah itu berhenti. Di Lorong Merdeka II belum tersentuh sama sekali,” ujar salah satu warga.
Baca Juga : Pimpin KPP Sulsel, Andi Nirawati Dorong Penguatan Peran Perempuan di Parlemen
Selain itu, masyarakat juga menyoroti belum terealisasinya program iuran sampah gratis, pengalihan penerima bantuan sosial tanpa pemberitahuan, serta minimnya bantuan usaha bagi ibu rumah tangga.
Menanggapi keluhan tersebut, Mahmud menyebut persoalan drainase dan banjir di Karuwisi harus mendapat perhatian serius. Ia menjelaskan bahwa perbaikan drainase sekunder di kawasan Jalan Maccini Raya menjadi salah satu solusi yang akan dikaji.
“Salah satu solusinya adalah memperbaiki drainase sekunder di Maccini Raya. Tapi nanti saya akan menganalisis bagaimana penyelesaiannya di sini,” ungkapnya.
Baca Juga : DPRD Sulsel Minta OPD Perketat Perizinan THM Jelang Nataru
Ia juga mengusulkan agar pemerintah kota maupun provinsi mempertimbangkan pembuatan sumur resapan di wilayah padat penduduk untuk mengurangi genangan air saat hujan.
“Kalau ada alokasi anggarannya, sumur resapan bisa menjadi langkah konkret mengurangi risiko banjir,” terang Mahmud.
Kegiatan pengawasan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk langsung menyampaikan persoalan di lingkungannya sekaligus memastikan agar program pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan warga.
