Notuladaily.com, Makassar – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Mahmud La Kaiya (Malaka), menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel membangun stadion modern di kawasan Sudiang, Kota Makassar, yang digadang menjadi ikon baru olahraga Sulsel.
Namun, ia mengingatkan agar proyek bernilai investasi Rp679 miliar dari APBN tersebut tidak meninggalkan masalah sosial dan kemacetan akibat lemahnya perencanaan teknis.
Menurut Mahmud, keberadaan stadion berkapasitas besar akan memberi banyak manfaat, mulai dari meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar hingga mendorong sektor pariwisata daerah.
Baca Juga : Antisipasi Cuaca Ekstrem, Anggota DPRD Sulsel Minta BPBD Tingkatkan Kesiapsiagaan
Politisi yang akrab disapa Malaka ini menegaskan, proyek besar semacam ini harus didukung kajian kelayakan teknis, sosial, dan lalu lintas yang matang.
“Tanpa perencanaan transportasi yang tepat, proyek ini berisiko menimbulkan kemacetan struktural, gangguan aktivitas warga, dan beban berat pada jaringan jalan di kawasan Sudiang,” ujar Mahmud, legislator dari Dapil Sulsel II itu.
Legislator NasDem Sulsel ini menjelaskan, berdasarkan hasil pengamatannya, kawasan Sudiang memiliki sejumlah keterbatasan. Akses utama menuju lokasi stadion seperti Jl. Perintis Kemerdekaan dan Jl. Tol Ir. Sutami saat ini sudah padat, terutama pada jam sibuk.
Baca Juga : Fauzan Guntur Raih Penghargaan Kader Muda Terbaik PPP Sulsel 2025
Selain itu, akses jalan lingkungan masih sempit, belum ada jalur alternatif dua arah yang memadai, serta belum tersedia sistem parkir terintegrasi maupun angkutan umum massal untuk menampung penonton hingga 27 ribu orang.
Mahmud juga menyoroti rencana pembangunan Stadion Untia oleh Pemerintah Kota Makassar yang berlokasi tak jauh dari Sudiang.
Menurutnya, jika dua stadion besar itu menggelar acara secara bersamaan, maka kawasan Biringkanaya berpotensi mengalami kemacetan parah.
Baca Juga : Pimpin KPP Sulsel, Andi Nirawati Dorong Penguatan Peran Perempuan di Parlemen
“Kalau event besar dilakukan bersamaan, beban transportasi di kawasan itu bisa dua kali lipat. Kita harus pastikan infrastruktur pendukungnya benar-benar siap,” tegas Mahmud, yang juga lulusan S3 Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya Malang.
Mahmud turut menyinggung pernyataan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel, Suherman, yang menyebut sudah ada dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) menggunakan dana APBD. Namun, kata Mahmud, pihak Komisi E belum pernah menerima salinan dokumen tersebut.
“Kami di DPRD memang hanya punya fungsi pengawasan politik, tapi penting bagi kami untuk mengetahui isi dokumen itu. Siapa tahu ada hal-hal yang bisa kami jadikan masukan,” ujar Mahmud
Baca Juga : DPRD Sulsel Minta OPD Perketat Perizinan THM Jelang Nataru
Ia berharap, pembangunan stadion monumental ini tidak mengulang kesalahan proyek infrastruktur sebelumnya yang meninggalkan masalah sosial dan transportasi di kemudian hari. “Kita tidak mau ada pembangunan megah tapi justru menyisakan masalah bagi masyarakat,” tutupnya.
