0%
logo header
Minggu, 21 September 2025 14:48

DPRD Lutra Konsultasi ke BKN Sulsel Terkait Masalah Mutasi Guru dan Pengawas

Puspita
Editor : Puspita
DPRD Lutra Konsultasi ke BKN Sulsel Terkait Masalah Mutasi Guru dan Pengawas

Notuladaily.com, Lutra – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara melakukan kunjungan kerja ke Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Sulawesi Selatan.

Kunjungan tersebut dalam rangka melakukan konsultasi terkait persoalan mutasi guru dan pengawas sekolah serta tenaga medis yang belakangan menuai sorotan karena diduga dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang ada.

Kehadiran Anggota DPRD Luwu Utara dipimpin langsung oleh Ketua DRPD Luwu Utara, Husain. Mereka diterima oleh pejabat BKN Sulsel di ruang rapat utama kantor regional.Kamis (04//2025)

Wakil Ketua Komisi I, Sudirman Salomba menjelaskan bahwa kunjungan ini penting dilakukan untuk memperoleh kejelasan aturan dan mekanisme mutasi ASN, khususnya guru dan pengawas sekolah.

Baca Juga : DPRD Luwu Utara Gelar Paripurna, Sepakati KUA-PPAS Perubahan 2025

“Dari hasil Rapat dengar Pendapat dengan BKPSDM dan Dinas Pendidikan Luwu Utara diduga kuat adanya proses mutasi yang dianggap tidak sesuai prosedur,” ucap Sudirman, Jumat (12/09/2025)

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan mutasi yang dilakukan pemerintah daerah tetap mengacu pada aturan yang berlaku dan sejalan dengan sistem kepegawaian nasional. Karena guru, pengawas dan tenaga kesehatan adalah tenaga strategis dalam peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Politisi Partai Hanura tersebut juga menjelaskan jika pihaknya di temui langsung oleh SDA- Auditor Manjemen Ahli Madya Kantor Regional IV BKN SuSul, Jatmiko.

Baca Juga : DPRD Bahas 3 Ranperda, Wabup Lutra: Wajib Ditegakkan Setelah Jadi Perda

“Yang jelas dari BKN SulSel menyampaikan akan menindaklanjuti laporan kami dan akan segera memanggil pihak BKPSDM Luwu Utara untuk melakukan klarifikasi dan mengambil langkah yang dianggap perlu termasuk pembatalan SK jika terbukti mutasi yang dilakukan melanggar prosedur” Tegas Sudirman.

Melalui konsultasi ini, DPRD Luwu Utara berharap bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan mutasi guru dan pengawas di masa mendatang lebih transparan, sesuai aturan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan dan Kesehatan di Luwu Utara.