Notuladaily.com, Pangkep – Sebanyak 92 orang pekerja marmer PT Citatah mengadu ke DPRD Pangkep usai kena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan merugi. Mereka menolak rencana pembayaran pesangon yang akan dicicil selama 20 kali oleh perusahaan.
Yang dituntut teman-teman ini adalah metode pembayaran pesangon. Kami bisa menerima PHK, tapi jangan pesangon dicicil,” tegas Danial, perwakilan aliansi pekerja.
Menurutnya, transparansi perusahaan patut dipertanyakan. Para pekerja belum pernah melihat data keuangan yang disebut-sebut merugi.
Baca Juga : Bansos Pangkep Jadi Sorotan, DPRD Minta Data Diperbaiki
Masa kerja teman-teman bervariasi, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Pesangonnya seharusnya antara Rp35 juta sampai Rp45 juta per orang. Itu sangat penting untuk bertahan hidup atau memulai usaha,” jelas Danial.
Dari pihak perusahaan, Plt HRD PT Citatah, Fahruddin, membenarkan adanya PHK massal. Ia menyebut keputusan pahit itu diambil karena kerugian perusahaan terus membengkak akibat beban operasional tinggi.
“92 orang pekerja terkena PHK karena perusahaan merugi,” ungkap Fahruddin.
Terkait skema pembayaran, ia menegaskan perusahaan masih bertahan pada opsi cicilan 20 kali. Usulan pekerja sudah disampaikan ke direksi, namun belum ada keputusan final.
“Kami siap jika ada mediasi lanjutan, bahkan kalau harus dibawa ke pengadilan,” katanya.
Komisi III DPRD Pangkep menegaskan akan menindaklanjuti aduan ini. Dewan berkomitmen memfasilitasi penyelesaian agar hak-hak pekerja tetap terjamin.
Baca Juga : Ketua DPRD Pangkep Haris Gani Ingatkan Pemkab: Sekolah Rusak di Kepulauan Harus Jadi Prioritas
“Kami berharap ada solusi adil, transparan, dan bisa diterima kedua belah pihak,” ujar Syahruddin.
