Notuladaily.com, Pangkep – DPRD Pangkep menggelar rapat paripurna pendapat akhir fraksi atas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2024, persetujuan bersama terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024 dan penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang perubahan KUA PPAS Tahun anggaran 2025, Rabu, 30 juli 2025
Rapat dibuka dan dipimpin oleh ketua DPRD Pangkep Haris Gani, dan di hadiri langsung Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau, serta Wabup Abdul rahman Assagaf.
Fraksi-fraksi DPRD Pangkep memberikan pendapat akhir terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2024 melalui masing-masing juru bicaranya.
Baca Juga : Bansos Pangkep Jadi Sorotan, DPRD Minta Data Diperbaiki
sesuai ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf e peraturan dprd nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah, menyatakan penyampaian pendapat akhir fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara dprd dan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili .
adapun juru bicara masing-masing fraksi yakni : fraksi partai Nasdem diwakili AB. Rahman, fraksi partai Golkar Suhardi Syam, fraksi partai Gerindra Rahmat, fraksi partai Persatuan Pembangunan Umar Haya, fraksi partai Demokrat Muhammad Ramli dan fraksi Amanat Bangsa Ahmad ikram.
Seluruh fraksi DPRD membacakan catatan hasil pembahasan terkait program kegiatan perangkat daerah yang dijalankan pada ta 2024 serta catatan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan B{K RI atas LKPD ta 2024.
Dalam agenda rapat paripurna kedua, rapat paripurna persetujuan bersama terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ta 2024, di awali dengan pembacaan hasil pembahasan Banggar DPRD dengan TAPD Pangkep, dibacakan oleh Mmuhammad Ikhsan Baharuddin.
Dalam laporannya Banggar memberikan beberapa catatan dan rekomendasi antara lain : perlunya rasionalisasi penetapan target PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah dengan melakukan secara berkala studi kasus/uji petik terhadap potensi sumber-sumber pendapatan, seperti pada pengelolaan parkir di pasar dan parkir di tepi jalan.
Baca Juga : Ketua DPRD Pangkep Haris Gani Ingatkan Pemkab: Sekolah Rusak di Kepulauan Harus Jadi Prioritas
Selain itu DPRD mendorong agar seluruh program kegiatan disetiap opd berbasis money follow prority program yang terukur dan tuntas, mulai pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, melakukan monitoring dan evaluasi agar seluruh program pembangunan dapat tercapai sesuai peruntukan dan tepat guna, percepatan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan bpk ri, serta penekanan penuntasan pemb
Setelah permintaan persetujuan secara lisan ketua dprd di jawab dengan persetujuan lisan anggota dprd yang hadir, dilanjutkan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh bupati dan pimpinan DPRD
Dalam sambutannya Bupati Pangkep Yusran, menyampaikan apresiasi atas kerjasama dan pembahasan yang intensif, dan dengan ditetapkannya Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntablitas pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan.
Baca Juga : DPRD: Balai Diklat dan Kapal Basarnas Perkuat Keselamatan Laut Pangkep
Pada rapat paripurna ketiga, dalam pengantar sidangnya, Ketua DPRD Haris Gani, mengemukakan rapat paripurna dilaksanakan untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 16 ayat (6) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten/ kota, menyebutkan ”kebijakan umum apbd dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan dprd dalam rapat paripurna.” perubahan kua dan perubahan ppas yang telah disepakati kepala daerah bersama dprd, menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rka skpd.
Dalam sambutannya, Bupati Pangkep menyampaikan bahwa kesepakatan bersama terhadap perubahan KUA-PPAS memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di kabupaten pangkep dan formulasi perubahan kua ppas akan menjadi bagian dalam penyusunan rencana kerja anggaran skpd dan sebagai materi dalam rancangan perda perubahan APBD ta 2025.
