Notuladaily.com, Makassar – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi NasDem, Mahmud, kembali menyerap aspirasi masyarakat dalam reses masa sidang III Tahun Anggaran 2025.
Reses kali ini digelar di titik kelima daerah pemilihannya, Rabu (30/7/2025), dengan melibatkan warga, tokoh masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan pemuda setempat.
Dalam pertemuan itu, Mahmud mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan keluhan dan usulan, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kesejahteraan warga.
Baca Juga : Antisipasi Cuaca Ekstrem, Anggota DPRD Sulsel Minta BPBD Tingkatkan Kesiapsiagaan
“Reses adalah kewajiban dari 84 anggota DPRD Sulsel untuk turun langsung menyerap aspirasi masyarakat,” jelas Mahmud sekaligus anggota Komisi E DPRD Sulsel, yang membidangi kesejahteraan rakyat.
Sejumlah persoalan krusial disampaikan warga, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial.
Salah satu keluhan utama adalah pengadaan jembatan guna mengatasi banjir akibat gorong-gorong kecil yang tidak mampu menampung debit air saat hujan deras.
Baca Juga : Fauzan Guntur Raih Penghargaan Kader Muda Terbaik PPP Sulsel 2025
Warga juga menyoroti sulitnya masuk ke SMA negeri meskipun domisili dekat dengan sekolah tujuan.
Anggota DPRD Sulsel Mahmud, menjelaskan bahwa saat ini sistem penerimaan berbasis Tes Potensi Akademik (TPA), bukan semata domisili.
“Sekarang anak-anak harus bersaing secara akademik. Namun, pemerintah sudah membangun sekolah baru seperti SMAN 24 di Pampang dan SMAN 25 di Perintis,” ungkapnya.
Baca Juga : Pimpin KPP Sulsel, Andi Nirawati Dorong Penguatan Peran Perempuan di Parlemen
Soal layanan BPJS juga menjadi perhatian warga, terutama permintaan agar BPJS Mandiri kelas 3 bisa dialihkan ke Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Mahmud meminta agar data warga yang membutuhkan dikumpulkan untuk dikomunikasikan ke pihak kecamatan dan BPJS. Ia menegaskan bahwa penerima bantuan sosial harus terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Permasalahan lain yang mencuat meliputi beasiswa yang tidak berkelanjutan saat masuk SMA, ijazah yang tertahan karena tunggakan pembayaran, hingga usulan pemasangan CCTV dan bantuan bibit ternak.
Baca Juga : DPRD Sulsel Minta OPD Perketat Perizinan THM Jelang Nataru
Mahmud, berkomitmen akan menindaklanjuti seluruh aspirasi, baik yang menjadi kewenangan provinsi maupun kota. “Kalau kewenangan provinsi akan saya teruskan ke dinas terkait, kalau kewenangan kota akan saya koordinasikan dengan instansi terkait,” jelasnya.
Reses ini menjadi salah satu upaya Mahmud untuk terus menjaga komunikasi dengan konstituen dan memastikan suara warga mendapat perhatian di tingkat pemerintahan.
