Notuladaily.com, Makassar – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi NasDem, Mahmud, menggelar reses dan temu konstituen masa sidang III di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Sabtu (26/7/2025).
Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi sehari-hari.
Dihadiri oleh Babinsa, aparat pemerintah setempat, tokoh masyarakat, dan warga. Mahmud membuka kegiatan dengan mengajak masyarakat aktif menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Baca Juga : Antisipasi Cuaca Ekstrem, Anggota DPRD Sulsel Minta BPBD Tingkatkan Kesiapsiagaan
Legislator Komisi E itu juga menekankan pentingnya sinergi antara rakyat dan wakilnya dalam mendorong penyelesaian masalah di lapangan.
Sejumlah keluhan mencuat dalam pertemuan tersebut, antara lain terkait infrastruktur jalan dan sistem drainase yang dianggap belum memadai. Selain itu, warga juga menyoroti penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran.
Masalah lain yang dikeluhkan warga adalah rumitnya prosedur layanan kesehatan, termasuk kepesertaan dan klaim BPJS Ketenagakerjaan.
Baca Juga : Fauzan Guntur Raih Penghargaan Kader Muda Terbaik PPP Sulsel 2025
Tak kalah penting, masyarakat juga mengusulkan peningkatan dukungan terhadap UMKM, terutama pemberdayaan perempuan melalui pengadaan fasilitas seperti mesin jahit.
Menanggapi berbagai keluhan itu, Mahmud menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga di tingkat provinsi. Salah satunya koordinasi lintas instansi guna mendorong realisasi program yang lebih tepat guna dan berpihak kepada masyarakat bawah.
“Sebenarnya kalau masalah jalan di Kompleks itu kewenangan Pemerintah Kota, tapi tidak apa-apa nanti saya koordinasikan ke Dinas terkait. Jadi dicatat berapa panjangnya dan apa dibutuhkan untuk penangannanya,” jelas Mahmud.
Baca Juga : Pimpin KPP Sulsel, Andi Nirawati Dorong Penguatan Peran Perempuan di Parlemen
Begitu juga kata Mahmud, pihaknya akan komunikasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan BPJS, terkait langkah yang harus dilakukan jika ingin merubah peserta BPJS mandiri menjadi Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Tapi nanti kita lihat lagi BJPS ta apakah sudah masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ataukah belum, nanti kami coba difasilitasi,” terangnya.
Sementara itu lanjutnya, untuk masalah Bansos memang harus turun langsung melihat di lapangan apakah yang bersangkutan betul berhak mendapatkan atau tidak.
Baca Juga : DPRD Sulsel Minta OPD Perketat Perizinan THM Jelang Nataru
“Karena memang Pak Gubernur tidak mau Bansos tidak tepat sasaran. Jadi pendataanya itu di Kabupaten dan Kota melalui RT/RW,” tutup Mahmud.
Sekadar tahu, reses ini menjadi bagian dari agenda rutin DPRD Sulsel untuk menyerap aspirasi masyarakat langsung di daerah pemilihan masing-masing.
