Notuladaily.com, Maros – Bupati Maros, H.A.S. Chaidir Syam, resmi dikukuhkan sebagai pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dalam seremoni yang digelar Kamis (17/7/2025) di Jakarta.
Pengukuhan ini merupakan bagian dari agenda nasional APKASI yang diikuti oleh bupati dari seluruh Indonesia dan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.
Acara tersebut dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan APKASI dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto. Kehadiran para menteri ini mencerminkan dukungan pemerintah pusat terhadap peran strategis APKASI sebagai mitra pembangunan nasional di tingkat kabupaten.
Baca Juga : Jelang Natal dan Tahun Baru, Bupati Maros Tegaskan Larangan Petasan dan Miras
Dalam keterangannya usai pengukuhan, Bupati Chaidir Syam menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan. Ia menegaskan bahwa pengukuhannya sebagai pengurus APKASI merupakan peluang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pusat, sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di Kabupaten Maros.
“Kami siap menjadi jembatan sinergi antara daerah dan pusat, serta mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis seperti ekonomi, ketahanan pangan, dan pembangunan desa,” ujar Chaidir.
Pengukuhan pengurus APKASI kali ini juga menjadi momentum konsolidasi nasional antar kepala daerah dalam merespons berbagai tantangan pembangunan yang bersifat lintas wilayah. Melalui forum ini, setiap daerah diharapkan dapat berbagi inovasi, menjalin kerja sama antar kabupaten, serta memperkuat posisi daerah dalam perumusan kebijakan nasional.
Baca Juga : Bupati Maros Chaidir Syam Ajak Ayah Lebih Terlibat Lewat Gerakan Ayah Mengambil Rapor
Dengan keterlibatannya dalam struktur kepengurusan APKASI, Chaidir Syam menyatakan komitmennya untuk berperan aktif dalam memperkuat jejaring antardaerah dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
