Notuladaily.com, Makassar – Komisi A DPRD Kota Makassar menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra, yang berlangsung di ruang Komisi A DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani.
Salah satu isu utama yang mencuat dalam rapat tersebut adalah persoalan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Baca Juga : APBD 2026 Deal, Pemkot Makassar Siap Jalankan Program Prioritas Penuji Janji Politik MULIA
Minimnya tenaga ASN dan non-ASN di tingkat pemerintahan paling bawah ini dinilai menghambat pelayanan publik.
Anggota Komisi A dari Fraksi NasDem, H. Irwan Ja’far, SE, menyoroti kondisi riil di lapangan yang menunjukkan bahwa mayoritas kelurahan hanya memiliki dua ASN. Padahal, beberapa posisi seperti bendahara pengeluaran wajib diisi oleh ASN.
“Di banyak kelurahan, hanya ada dua ASN aktif. Padahal bendahara pengeluaran itu harus ASN, dan kondisi ini terjadi hampir merata. Ini jelas mengganggu jalannya administrasi dan pelayanan,” ujar Irwan minggu (13/7/2025).
