Notuladaily.com, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat paripurna penyampaian laporan reses masa sidang ketiga tahun 2024–2025.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Makassar, Supratman, berlangsung di ruang Paripurna Lantai 3 Gedung DPRD Makassar, Selasa (6/5/2025).
Dalam kesempatan itu, Supratman, menyampaikan bahwa hasil reses anggota dewan menemukan sejumlah persoalan penting yang kini menjadi perhatian masyarakat.
Baca Juga : APBD 2026 Deal, Pemkot Makassar Siap Jalankan Program Prioritas Penuji Janji Politik MULIA
Terutama kata Supra, banyaknya kerusakan infrastruktur jalan, layanan kesehatan, dan banjir yang melanda beberapa wilayah di Makassar.
“Setelah masa paskah dan musim hujan, banyak infrastruktur terutama jalanan di perumahan dan pemukiman mengalami kerusakan. Ini perlu segera menjadi perhatian pemerintah kota,” terang Supra.
Selain infrastruktur, Supratman juga menyinggung masalah kesehatan, khususnya terkait iuran BPJS yang menurutnya memberatkan warga kurang mampu.
Baca Juga : Aliyah Mustika Ilham Hadiri Paripurna Virtual Bahas Jawaban Pemerintah atas Pandangan Fraksi
Ia mengatakan banyak masyarakat kesulitan membayar iuran sehingga perlu ada pendataan ulang penerima bantuan seperti PKH dan subsidi BPJS.
“Kita harus kembali mengidentifikasi warga yang benar-benar layak mendapatkan bantuan, agar tidak ada yang terabaikan dalam hal pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Dirinya mengatakan bahwa isu banjir juga menjadi pembahasan penting dalam rapat tersebut.
Baca Juga : Ketua DPRD Makassar Supratman Ingatkan Walikota Appi: Jangan sampai Pemilihan RT/RW Menimbulkan Keretakan!
Terutama di tiga kecamatan yakni Biringkanaya, Tamalanrea, dan Manggala disebut sebagai kawasan yang paling terdampak.
Supratman juga mengungkapkan bahwa solusi jangka panjang yang dibutuhkan adalah pembangunan waduk yang bisa dimaksimalkan.
“Ada usulan dari beberapa daerah pemilihan, khususnya Dapil 3 dan 4, agar dibangun waduk sebagai solusi mengatasi banjir di wilayah tersebut, terutama untuk menampung aliran air dari kawasan Goa,” terangnya.
Baca Juga : Pemkot–DPRD Makassar Perkuat Sinergi Lewat Paripurna Penyampaian Hasil Reses
Lebih lanjut ia menuturkan bahwa elevasi yang lebih tinggi di wilayah tertentu menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
Oleh karena itu, diperlukan studi teknis dan konsultasi lebih lanjut dengan pemerintah kota serta pengajuan ke kementerian terkait.
