0%
logo header
Rabu, 07 Mei 2025 08:38

Komisi E DPRD Sulsel Dorong Pemerataan Pendidikan, Usulkan Alokasi Anggaran untuk Sekolah Swasta

Puspita
Editor : Puspita
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah.
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah.

Notuladaily.com, Makassar – Komisi E DPRD Sulawesi Selatan mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar kepada sekolah swasta.

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk subsidi untuk menampung siswa-siswi yang tidak tertampung di sekolah negeri pada Sistem Penerimaan Siswa Baru atau SPMB 2025.

Baca Juga : Antisipasi Cuaca Ekstrem, Anggota DPRD Sulsel Minta BPBD Tingkatkan Kesiapsiagaan

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, mengatakan bahwa, selama ini sekolah negeri menjadi pilihan utama para orang tua dan siswa karena gratis dan kualitas yang dianggap lebih baik.

“Maksud kami mengusulkan Rp5 miliar itu agar sekolah swasta bisa gratis juga seperti sekolah negeri. Supaya anak-anak tidak memilih sekolah hanya karena masalah biaya,” jelas Tenri Indah, kepada awak media, usai memimpin rapat Komisi, Selasa (6/5/2025)

Legislator Gerindra Sulsel ini menegaskan, jika subsidi tersebut direalisasikan, maka akan membantu pemerataan akses pendidikan, sekaligus menjadi solusi atas keterbatasan ruang kelas di sekolah negeri.

Baca Juga : Fauzan Guntur Raih Penghargaan Kader Muda Terbaik PPP Sulsel 2025

“Kalau semua siswa mau ke negeri, jelas tidak bisa tertampung. Maka dari itu, sekolah swasta juga harus diperhatikan oleh pemerintah provinsi,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Sulsel, termasuk dengan mendorong pemerataan sekolah unggulan agar tidak terpusat di kota besar seperti Makassar.

“Sekolah unggulan jangan hanya di satu wilayah, supaya tidak timbul kecemburuan. Harus ada pemerataan,” tegas Tenri.

Baca Juga : Pimpin KPP Sulsel, Andi Nirawati Dorong Penguatan Peran Perempuan di Parlemen

Selain itu, Komisi E berharap guru-guru di Sulsel dapat memperoleh tambahan jam mengajar agar memenuhi syarat sertifikasi.

Politisi Gerindra ini juga mendorong agar kepala sekolah aktif mensosialisasikan perubahan mekanisme penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025/2026, mengingat pendaftaran sudah semakin dekat.

“Sekolah harus proaktif memberikan informasi, jangan sampai masyarakat bingung di detik-detik akhir. Kepala sekolah juga harus membina siswa tak hanya unggul akademik, tapi juga berkarakter,” tutupnya.