0%
logo header
Kamis, 10 April 2025 14:39

Tegas! Jufri Pabe Desak Pemkot Makassar Cabut Izin Perusahaan Jaringan yang Langgar Aturan

Puspita
Editor : Puspita
Anggota DPRD Kota Makassar, Jufri Pabe.
Anggota DPRD Kota Makassar, Jufri Pabe.

Notuladaily.com. Makassar – Legislator fraksi NasDem DPRD Makassar, Jufri Pabe, menyoroti pemasangan kabel dan tiang fiber optik yang tersebar dibeberapa titik di wilayah Makassar.

Misalnya, perusahaan yang menjadi perhatian adalah My Republik, Iforte, dan Biznet yang diduga sering melakukan pemasangan jaringan secara sembarangan tanpa memperhatikan standar keamanan, sehingga dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

“Kami sudah berulang kali mengingatkan penyedia layanan jaringan untuk memperhatikan aspek keselamatan dan kerapihan infrastruktur mereka. Namun, kenyataannya, kondisi di lapangan justru semakin memprihatinkan,” ujar Jufri, Rabu (9/4/2025).

Baca Juga : Surya Paloh Disambut Meriah di Makassar Tanda Solidaritas Kader NasDem

Bahkan kata Jufri, banyak kabel jaringan milik perusahaan telekomunikasi yang melintang di jalan tanpa pelindung dan pemasangan tiang dilakukan di lokasi-lokasi tak semestinya.

Ia juga menambahkan, kondisi tiang fiber optik di sejumlah titik di Makassar saat ini benar-benar amburadul. Begitu juga Kabel dipasang tanpa perencanaan yang matang dan seolah tidak diawasi.

“Bahkan, kami menduga kuat banyak dari mereka yang tidak mengantongi izin pendirian tiang. Ini persoalan serius karena menyangkut keselamatan nyawa masyarakat,” tegas politisi Partai NasDem ini.

Baca Juga : Petinggi dan Kader Nasdem se-Indonesia Mulai Berdatangan ke Makassar, Langsung Berburu Kuliner Khas Sulsel

Olehnya itu, ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas dengan menindaki perusahaan nakal yang melanggar aturan harus menjadi prioritas demi menjamin keselamatan publik.

“Jika memang ada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dan membahayakan warga, jangan ragu mencabut izinnya. Keselamatan masyarakat jauh lebih penting daripada kepentingan bisnis. Jangan sampai kita membiarkan satu demi satu warga jadi korban akibat kelalaian ini,” pungkasnya.