Notuladaily.com, Jayapura– Massa pelajar di Kota Jayapura yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) menggelar aksi demonstrasi damai di Perumnas III, Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Senin (17/2/2025).
Mereka menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga : Bupati Pinrang Tinjau Program Makanan Bergizi Gratis di SMKN 2 dan SMPN 2 Pinrang
Dalam aksinya, para pelajar juga menyuarakan tuntutan agar pemerintah memberikan pendidikan gratis bagi seluruh siswa di Papua.
Mereka menilai program MBG tidak relevan dengan kebutuhan mendesak akan pendidikan yang terjangkau.
Para pelajar membawa spanduk bertuliskan berbagai tuntutan, antara lain “Kami Butuh Pendidikan, Bukan Makanan”, “Hentikan Militerisasi di Dunia Pendidikan”, dan “Makan Bergizi Gratis Bukan Solusi untuk Berdayakan Sumber Daya Manusia di Papua”.
Baca Juga : Kabar Baik, Pemkab Sidrap Bersiap Jalankan Program Makan Bergizi Gratis 17 Februari Mendatang
Fernando Ahayon, seorang siswa dari SMA Negeri 7 Jayapura mengatakan, aksi ini bertujuan menyampaikan aspirasi mereka kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Dok 9 Kota Jayapura.
Namun, upaya mereka diadang oleh pihak kepolisian.
“Aksi kami ini resmi menyurat (kepolisan) dan mengumpulkan massa mulai dari pukul 6.00,” ujarnya.
Baca Juga : Prof Fadjry Djufry Pastikan Program Makan Bergizi Gratis di 8 Kabupaten Berjalan Lancar
Fernando berpendapat, program MBG tidak menjawab kebutuhan riil siswa di Tanah Papua yang sebagian besar berasal dari keluarga petani, nelayan, dan keluarga tidak mampu.
Menurutnya, pendidikan gratis adalah solusi yang lebih tepat untuk membantu siswa belajar dengan lebih baik.
“Kami kritisi sebagai siswa menolak, supaya biaya (MBG) dipakai untuk pendidikan gratis, pendidikan gratis membantu kami belajar,” ujarnya.
Baca Juga : Pemkab Maros Targetkan Program Makan Bergizi Gratis Sampai ke Pelosok Secepatnya
Senada, Yeskiel Walela, siswa dari sekolah YPPK Teruna Bakti berharap aksi ini dapat didengar oleh pemerintah pusat. Ia berharap, aspirasi mereka dapat diteruskan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
