Notuladaily.com, Makassar – Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, membidangi kesejahteraan masyarakat, melakukam rapat evaluasi Triwulan III Tahun Anggaran 2024.
Rapat evaluasi ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi E DPRD Sulsel, dr Ananda. Dihadiri anggota komisi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
Diantaranya, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Direktur RSKD Dadi, Direktur RSUD. Haji Makassar , Direktur RSUD Labuang Baji, Direktur RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah, Direktur RSKD Ibu dan Anak Pertiwi, Direktur RSKD Gigi dan Mulut, dan Direktur RSUD. Sayang Rakyat Sulsel.
Baca Juga : Capaian Prevalensi Stunting Terendah Antar Sidrap Raih Penghargaan Mendukbangga
Sekretaris Komisi E DPRD Sulsel dr. Fadli Ananda mengatakan bahwa, dalam rapat evaluasi itu, juga dibahas mengenai pencegahan stunting di wilayah Sulsel.
“Jadi beberapa dinas harus bergerak disini, bukan cuman dinas kesehatan tapi dinas pemberdayaan perempuan dan juga dinas pendidikan,” beber Fadli, Senin (23/12/2024).
Selain itu kata dia, keterlibatan masyarakat agar lebih waspada terutama untuk kesehatan ibu selama dalam kandungan. Terutama seribu hari pertama dalam kehidupannya.
Baca Juga : Gubernur Sulsel Evaluasi Program Stop Stunting di Takalar dan Jeneponto
“Termasuk dalam 9 bulan kandungan dan dua tahun setelahnya itu adalah fase emasnya, sehingga kalau misalnya seribu hari pertamanya tercapai dengan baik, InsyaAllah masalah stunting itu harusnya sdh tidak ada di Sulsel,” jelasnya.
Ia juga mengakui bahwa, memang edukasi kesehatan ini sangat kurang, sehingga anggota Komisi meminta agar promosi prepentif masalah kesehatan ini.
“Kita harus beradaptasi kondisi saat ini termasuk media sosial, media cetak termasuk media lainnya yang bisa kita gunakan untuk bagaimana berfungsi menyampaikan ke masyarakat,” terang Fadli.
Baca Juga : Komisi E DPRD Sulsel Bahas Nasib Guru Honorer Swasta dan TPP Pustakawan
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa, dalam rapat ini jug dibahas terkait evaluasi anggaran dari Dinas Kesehatan dan pihak RSUD milik Pemprov Sulsel.
“Kami ingin ada sinergi yang baik dengan DPRD dengan Rumah Sakit (RS). Bagaimana RS ini yang sudah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pendapatannya bisa lebih bagus kedepannya supaya bisa menambah PAD,” kata Fadli.
Legislator fraksi PDIP Sulsel ini menuturkan, RSUD Pemprov Sulsel telah mendapat akreditasi paripurna dari kementerian kesehatan. Artinya RSUD sudah menerapkan standar yang baik.
Baca Juga : Anggota Komisi E Sulsel Apresiasi Pemikiran Dibalik Pemilihan Lokasi Pembangunan RSUD La Mappapening Bone
“Cuman memang ada beberapa strategi, supaya ada penambahan agar meningkatkan kunjungan dan pelayanan kesehatan dari pasien. Sehingga tidak ada keluhan,” tutupnya.
