Notuladaily.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menyoroti lambatnya penanganan kasus hukum di kepolisian.
Bahkan ada kesan no viral no justice, di mana kasus harus viral di media sosial terlebih dahulu baru mendapat penanganan serius.
Yang teranyar yakni kasus dugaan penganiayaan seorang perempuan berinisial DAD oleh anak bos toko roti di Jakarta Timur, George Sugama Halim. DAD melaporkan kasus itu pada 18 Oktober 2024, namun Polres Jaktim baru menangkap pelaku pada 16 Desember 2024 setelah kasus itu viral di media sosial.
Baca Juga : Ahmad Sahroni: Kami Hormati Penegakan Hukum, Tapi Jangan Dibuat Seolah-olah Ada OTT Padahal Tidak Ada
“Karena kalau viral baru ditangani, ya kita sampaikan pada masyarakat Indonesia, kalau mau masyarakat Indonesia mencari keadilan, mau ditangani, ya viralkan dulu. Kan tidak bagus kalau penegakan hukum seperti itu,” ujar Rudianto dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Kapolda Kalteng dan Kapolres Jaktim, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12).
Rudianto menyayangkan lambatnya penanganan kasus-kasus hukum seperti itu sering terjadi. Bahkan, kerap kali sang pelapor yang kasusnya diabaikan adalah masyarakat dari kalangan bawah.
“Kalau laporan masyarakat ini dari kaum marjinal, ini kita prihatin. Jangan mentang-mentang dia miskin, orang kecil, kaum pekerja, lalu laporannya diabaikan. Sering kali terjadi seperti itu,” tegas Rudianto.
Baca Juga : Rudianto Lallo Ingatkan Pemblokiran Rekening Hendaknya hanya terkait Tindak Pidana
Fenomena no viral no justice, menurut Rudianto, dapat mencoreng nama baik Polri sekaligus menggerus kepercayaan publik pada Korps Bhayangkara.
“Kita sayang kepada Polri, kita cinta kepada Polri. Tetapi kalau ada perilaku oknum-oknum seperti ini yang mengabaikan laporan-laporan polisi, yang kebetulan pelapornya hanya pekerja biasa, ini yang sungguh-sungguh memprihatinkan bagi kita,” tegasnya.
Legislator dari Dapil Sulawesi Selatan I (Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar) itu menyinggung jargon Polri Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan) yang menurutnya sangat bagus namun belum dijalankan maksimal sampai tingkat bawah.
Baca Juga : Rudianto Lallo Harap MK tidak lagi Buat Putusan yang Timbulkan Polemik
“Pak Kapolri punya jargon Presisi, luar biasa jargon itu, tetapi di lapangan tidak Presisi. Yang rugi siapa? Sayang kan? Pak Kapolri punya mimpi mereformasi Kepolisian Republik Indonesia, tapi di bawah tidak dikerjakan. Ini catatan saya, Pak Kapolres,” tukasnya.
