Pengawasan APBD di Tamangapa, Mahmud Serap Aspirasi soal Pengangguran hingga Irigasi

Notuladaily.com, Makassar – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Mahmud, turun langsung menyerap aspirasi warga dalam kegiatan pengawasan APBD Sulsel 2026 di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Makassar, Senin (27/4/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana dialogis. Warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, mulai dari drainase di jalan provinsi kawasan Antang, tingginya angka pengangguran, hingga persoalan irigasi pertanian.

Menanggapi keluhan terkait drainase, Anggota Komisi E DPRD Sulsel Mahmud, mengapresiasi respons cepat UPTD Bina Marga yang dinilai sigap menindaklanjuti laporan warga.

“Beberapa titik drainase di sepanjang jalan provinsi di Antang memang membutuhkan perhatian, baik dari sisi pemeliharaan maupun perbaikan konstruksi. Alhamdulillah, ini langsung direspons dan direncanakan segera dilakukan survei lapangan,” ujar Mahmud.

Selain infrastruktur, isu pengangguran juga menjadi perhatian serius. Mahmud menilai, penanganan masalah ini perlu diawali dengan data yang akurat agar program yang dijalankan tepat sasaran.

“Kita ingin melihat datanya secara jelas, berapa jumlah pengangguran, usia, hingga latar belakang pendidikannya. Dari situ baru kita bisa mencari solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan warga,” tuturnya.

Legislator fraksi NasDem itu menambahkan, sejumlah program pelatihan dan job fair sebenarnya telah dijalankan pemerintah. Namun, informasi yang belum merata membuat sebagian masyarakat belum merasakan manfaatnya.

“Program sudah ada, tinggal bagaimana kita pastikan informasinya sampai ke masyarakat, supaya peluang yang tersedia bisa dimanfaatkan,” jelas Mahmud.

Di sektor pertanian, Mahmud juga menyoroti persoalan irigasi di Tamangapa yang dinilai belum optimal, terutama saat musim hujan dan banjir. Menurutnya, diperlukan penanganan yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

“Persoalan irigasi ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Kita perlu duduk bersama dengan dinas terkait dan petani agar bisa melihat langsung kondisi di lapangan dan menemukan solusi yang tepat,” pungkasnya.