Notuladaily.com, Jakarta – Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), H. Syaharuddin Alrif, menyuarakan harapan besar dari daerah penghasil energi baru terbarukan saat melakukan audiensi dengan Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Di hadapan para legislator, Syaharuddin menyoroti minimnya kontribusi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski pembangkit tersebut tercatat sebagai yang terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 75 Megawatt (MW).
Baca Juga : Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif Targetkan SPPG Raih Grade A, Rahasia Tekan Stunting Terungkap
“Kami bangga dengan keberadaan PLTB terbesar di Asia Tenggara di daerah kami. Namun, kami berharap ada kebijakan yang lebih berpihak agar energi terbarukan ini juga memberi kontribusi nyata bagi PAD,” ujarnya.
Menurutnya, daerah penghasil seharusnya tidak hanya menjadi lokasi proyek strategis nasional, tetapi juga merasakan dampak ekonomi yang seimbang melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH).
Syaharuddin mengungkapkan, keberadaan sekitar 30 turbin angin di wilayah Sidrap telah mengonversi kurang lebih 150 hektare lahan, termasuk lahan pertanian.
Baca Juga : Bupati Sidrap Gerak Cepat, Usul Proyek Irigasi Besar dari APBN 2026
Namun, manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat maupun pemerintah daerah dinilai belum optimal.
Selain itu, ia juga mendorong dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur penunjang di sekitar kawasan PLTB, agar keberadaan investasi tersebut benar-benar berdampak luas.
“Yang terpenting adalah memastikan kesejahteraan masyarakat. Investasi besar seperti ini harus bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh warga,” tegasnya.
Baca Juga : Bupati Syaharuddin Alrif di Tudang Sipulung, Target 1 Juta Ton Gabah Jadi Komitmen Bersama
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengakui adanya ketimpangan antara potensi besar energi baru terbarukan dengan manfaat yang diterima daerah.
“Kami menerima aspirasi ini. Saat ini daerah baru melihat fisiknya saja, sementara kontribusi langsung terhadap PAD memang belum maksimal,” kata Bambang.
Ia memastikan Komisi XII akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan memanggil pihak operator serta berkoordinasi dengan kementerian terkait guna mengkaji kembali skema bagi hasil yang lebih adil.
Baca Juga : Ikuti Rakornas, Bupati Sidrap Tegaskan Komitmen Jaga Produksi Pertanian di Tengah Ancaman Kekeringan
“Kami akan undang operator dan membahas bersama kementerian untuk mencari formulasi terbaik bagi daerah,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Sidrap didampingi Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, jajaran kepala OPD, Kapolres Sidrap AKBP Fantry Taherong, Dandim 1420 Sidrap Letkol Inf Andi Zulhakim, serta sejumlah anggota DPRD Sidrap.
Pertemuan ini juga dihadiri Bupati Jeneponto Paris Yasir dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Eddy Iskandar. Selain isu PLTB, audiensi turut membahas berbagai masukan terkait pengelolaan sumber daya energi dan pertambangan di daerah.
