Reses di Bulorokeng, Mahmud Gerak Cepat Fasilitasi Keluhan Warga Soal Layanan RSUD Sayang Rakyat

Notuladily.com, Makassar – Legislator Fraksi NasDem DPRD Sulawesi Selatan, Mahmud, menunjukkan respons cepat dalam memfasilitasi keluhan warga, khususnya terkait pelayanan kesehatan di RSUD Sayang Rakyat.

Hal tersebut telihat saat anggota DPRD Sulsel itu menggelar reses masa sidang II Tahun Anggaran 2025/2026 di Kelurahan Bulorokeng, Kota Makassar, Jumat (20/2/2026).

Kegiatan temu konstituen di titik keenam ini berlangsung dalam suasana hangat dan dialogis. Hadir unsur tripilar Kelurahan Bulorokeng, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta warga setempat yang antusias menyampaikan aspirasi.

Mahmud menegaskan, kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik untuk menjalin silaturahmi sekaligus menjemput aspirasi masyarakat secara langsung.

“Kehadiran saya di sini semata-mata membangun silaturahmi dengan warga yang saya wakili. Sebagai wakil rakyat, sudah menjadi kewajiban kami turun mendengar dan menjadi penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah,” ujar Mahmud.

Dalam dialog tersebut, sejumlah persoalan disampaikan warga dan pemerintah kelurahan, mulai dari sulitnya akses air bersih, kemudahan layanan administrasi, kesempatan kerja bagi pemuda, hingga persoalan layanan kesehatan dan infrastruktur.

Salah satu keluhan yang menjadi perhatian serius adalah terbatasnya pengambilan obat bagi pasien BPJS di RSUD Sayang Rakyat, dengan alasan efisiensi anggaran, padahal banyak warga membutuhkan obat rutin untuk pengobatan jangka panjang.

Menanggapi hal itu, Mahmud langsung mengambil langkah cepat dengan menghubungi Direktur RSUD Sayang Rakyat di hadapan warga guna meminta penjelasan sekaligus mencari solusi.

“Ini menyangkut hak dasar masyarakat, terutama soal kesehatan. Saya langsung hubungi pihak rumah sakit agar ada kejelasan dan solusi yang tidak merugikan warga,” tegasnya.

Pihak RSUD Sayang Rakyat menjelaskan bahwa pemberian obat dilakukan sesuai resep dokter dan mengacu pada formularium nasional.

Meski demikian, pihak rumah sakit memastikan tetap memberikan pelayanan kepada pasien BPJS, termasuk bagi peserta yang kepesertaannya sedang bermasalah, sesuai arahan BPJS Kesehatan.

Selain persoalan kesehatan, Mahmud juga merespons cepat keluhan warga terkait sulitnya air PDAM dengan langsung menghubungi pihak terkait agar dilakukan tindak lanjut.

Sementara itu, terkait penonaktifan KIS, Mahmud menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilakukan pemerintah pusat dalam rangka validasi data agar bantuan lebih tepat sasaran, menyusul adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Namun ini tidak boleh menjadi penghalang masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kita akan terus kawal agar warga tetap terlayani,” kata Mahmud.

Aspirasi lain yang disampaikan warga meliputi pembangunan masjid, pengerukan DAM untuk mencegah banjir, perbaikan jalan lingkungan, hingga fasilitasi lapangan kerja bagi generasi muda.

Mahmud berkomitmen akan menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut melalui mekanisme kelembagaan dan koordinasi lintas instansi, baik di tingkat kota maupun provinsi.

“Insya Allah, semua masukan ini akan kami perjuangkan sesuai kewenangan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.