Notuladaily.com, Makassar – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Mahmud, menggelar reses masa sidang II Tahun Anggaran 2025/2026 di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Rabu (18/2/2026).
Kegiatan ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, dihadiri unsur tripilar kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta warga setempat.
Reses tersebut menjadi ruang dialog terbuka bagi warga untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi, terutama terkait layanan kesehatan di sekitar Rumah Sakit (RS) Wahidin, kartu Indonesia sehat (KIS), hingga persoalan sosial dan infrastruktur lingkungan.
Baca Juga : Sekda Sulsel Hadiri Paripurna DPRD, Tegaskan Laporan Reses Jadi Bahan Perencanaan
Dalam sambutannya, Mahmud menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional anggota DPRD untuk turun langsung ke masyarakat dan menyerap aspirasi warga.
“Kalau pemerintah menyampaikan usulan melalui musrenbang, maka DPRD menyerap aspirasi melalui reses. Di sinilah kami mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat, untuk kemudian diperjuangkan melalui jalur kewenangan yang ada,” ujar Mahmud.
Legislatir NasDem Sulsel itu menjelaskan, terdapat tiga kewenangan dalam penyelesaian persoalan publik, yakni kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Baca Juga : Cicu, Mizar, dan Heriwawan Hujan-hujan Terima Massa Aksi, Tunjukkan Komitmen Kawal Aspirasi Buruh
Olehnya itu, setiap aspirasi akan disesuaikan dengan ranah kewenangan masing-masing, termasuk berkoordinasi dengan DPRD Kota Makassar bila menyangkut kewenangan pemerintah kota.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel yang membidangi kesejahteraan masyarakat, Mahmud juga mensosialisasikan Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto dan saat ini tengah didorong implementasinya di daerah.
Salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan warga adalah persoalan kesehatan, khususnya akses layanan di sekitar RS Wahidin.
Baca Juga : Ketua DPRD Sulsel Rachmatika Dewi “Cicu” Temui Massa Aksi May Day, Pastikan Aspirasi Ditindaklanjuti
Warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan layanan kesehatan akibat persoalan administrasi, sementara jarak ke puskesmas terbilang jauh.
“Kami tinggal dekat RS Wahidin, tapi sering terkendala saat berobat karena urusan dokumen. Padahal ini menyangkut kesehatan,” ungkap salah seorang warga.
Selain itu, warga juga mengeluhkan KIS yang tidak aktif, persoalan anak putus sekolah akibat masalah administrasi kependudukan, bau sampah dari area rumah sakit, drainase tersumbat, hingga keterbatasan sarana prasarana pendidikan di SMA Negeri 23.
Baca Juga : FSPMI Keluhkan Nasib Buruh Bagasi, DPRD Sulsel Siap Jembatani ke Pusat
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Mahmud menyatakan komitmennya untuk mengawal dan menindaklanjuti aspirasi warga, khususnya terkait layanan kesehatan dan rumah sakit.
“Persoalan kesehatan ini sangat penting. Kami akan berupaya menjembatani komunikasi dengan pihak manajemen RS Wahidin agar ada kejelasan dan solusi terkait pelayanan kesehatan warga di sini,” tegasnya.
Terkait KIS yang tidak aktif, Mahmud menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka pemutakhiran data.
Baca Juga : FSPMI Keluhkan Nasib Buruh Bagasi, DPRD Sulsel Siap Jembatani ke Pusat
Namun, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan masyarakat untuk tidak mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Status kepesertaan bisa dicek melalui website. Kami siap membantu agar warga tetap bisa mengakses layanan kesehatan,” katanya.
Untuk persoalan anak putus sekolah akibat kendala administrasi, Mahmud berjanji akan memfasilitasi komunikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar agar masalah dokumen dapat segera diselesaikan.
Baca Juga : FSPMI Keluhkan Nasib Buruh Bagasi, DPRD Sulsel Siap Jembatani ke Pusat
Sementara terkait akses pekerjaan, ia akan berkoordinasi dengan pihak Kawasan Industri Makassar (KIMA) agar warga setempat dapat memperoleh peluang kerja.
Reses ini pun menjadi momentum penting mempererat silaturahmi antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan warga, khususnya di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.
