Pengawasan APBD di Paropo: Mahmud Terima Keluhan Masalah UMKM, MBG hingga Stunting
Notuladaily.com, Makassar – Legislator Fraksi NasDem DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Mahmud La Kaiya (Malaka), melaksanakan kegiatan pengawasan APBD Sulsel di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Kamis (4/12/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Kelurahan Paropo, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga.
Dalam pemaparannya, Mahmud menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari tugas anggota DPRD untuk membangun komunikasi langsung dengan masyarakat guna mengetahui persoalan-persoalan di wilayah dapilnya, terutama yang terkait dengan penggunaan anggaran APBD Sulsel.
“Saya baru pertama datang di sini. Maksud dan tujuan kami datang yaitu melakukan pengawasan. Tujuannya bagaimana anggota DPRD membangun komunikasi dengan masyarakat untuk mengetahui apa keluhan-keluhan masyarakat yang kami wakili,” ujar Mahmud.
Ia menegaskan, sebagai anggota Komisi E DPRD Sulsel yang membidangi kesejahteraan masyarakat, meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pembinaan pemuda dan UMKM dirinya berkewajiban memastikan seluruh persoalan warga dapat diinventarisasi sebagai bahan tindak lanjut.
Dalam dialog bersama warga, muncul sejumlah aspirasi yang disampaikan, di antaranya, Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut belum menyentuh sekolah-sekolah swasta.
Permintaan bantuan dana dan fasilitas pemasaran bagi pelaku UMKM; Kebutuhan pelatihan UMKM, termasuk perizinan dan pengemasan produk; Permohonan pemangkasan pohon di wilayah Kelurahan Paropo.
Dampak kenaikan harga bahan pangan setelah pelaksanaan program MBG; Minimnya pembinaan sanggar seni dan kegiatan budaya di Paropo; Kasus stunting yang belum mendapat penanganan maksimal.
Menanggapi hal tersebut, legislator NasDem Sulsel itu menegaskan bahwa program MBG merupakan program nasional sehingga sekolah swasta juga semestinya mendapatkan bagian.
“MBG itu seharusnya berlaku untuk sekolah swasta juga karena ini program nasional. Bukan hanya anak sekolah, tapi lansia dan ibu hamil juga berhak,” jelasnya.
Terkait aspirasi UMKM, Mahmud menyebut bahwa hingga saat ini ia belum melihat adanya bantuan tunai khusus dari provinsi, namun ia siap memfasilitasi kebutuhan pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.
“Soal pelatihan insya Allah saya akan bantu fasilitasi. Kita juga akan bentuk grup WhatsApp bersama UMKM untuk memudahkan komunikasi dan pendataan produk,” ujarnya.
Selain itu, Mahmud menjelaskan pentingnya pendataan kesejahteraan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) untuk menentukan penerima bantuan sosial seperti PKH dan bantuan pemerintah lainnya.
Sementara terkait kenaikan harga pangan akibat program MBG, Mahmud menyatakan akan menjadikannya masukan untuk dibahas lebih lanjut di DPRD Sulsel.
“Kenaikan harga ini menjadi masukan bagi saya untuk disampaikan di DPRD,” tegasnya.
Kegiatan pengawasan tersebut ditutup dengan sesi diskusi antara warga dan legislator, yang diharapkan menjadi dasar tindak lanjut berbagai persoalan masyarakat Paropo ke depan.