Mahmud: Banyak Keluhan Bansos Berasal dari Pendataan yang Tidak Pernah Diverifikasi
Notuladaily.com, Makassar – Beragam persoalan sosial mulai dari bantuan sosial tidak tepat sasaran, akses BPJS Kesehatan, hingga beasiswa pendidikan mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Mahmud La Kaiya (Malaka), di Kompleks Permata Regency, Blok I No.6, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Kamis (30/10/2025).
Dalam reses masa sidang I tahun 2025/2026 tersebut, Mahmud didampingi pemerintah kelurahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat dan warga setempat.
Sejumlah warga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait kebijakan sosial dan pelayanan publik.
Seorang warga yang merupakan orang tua tunggal mengeluhkan belum pernah menerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS) meski tergolong masyarakat tidak mampu.
Keluhan lain juga muncul soal proses pelayanan BPJS yang dinilai berbelit, serta kurangnya kesempatan beasiswa bagi anak-anak sekolah dan mahasiswa dari keluarga sederhana.
Selain itu, warga juga meminta adanya pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu, termasuk pelatihan dapur umum untuk kesiapsiagaan bencana, serta perhatian terhadap anak putus sekolah yang belum memiliki ijazah.
Menanggapi hal tersebut, Mahmud La Kaiya menyoroti lemahnya proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran. Ia mengaku keluhan serupa kerap ditemui di berbagai titik reses yang telah ia kunjungi.
“Dari tiga titik reses yang saya datangi, keluhannya hampir sama. Artinya, masalah ini terjadi di banyak tempat. Masalah utamanya ada pada pendataan. Kelurahan harus melakukan verifikasi ulang ke rumah-rumah warga,” tegas legislator Fraksi NasDem itu.
Terkait pelayanan BPJS Kesehatan, Mahmud menjelaskan bahwa warga Makassar seharusnya tidak mengalami kendala karena kota ini sudah masuk dalam program Universal Health Coverage (UHC), di mana sekitar 90 persen masyarakat Makassar telah terdaftar sebagai peserta BPJS.
“Kalau ada warga lansia atau tidak mampu yang belum terdaftar KIS, silakan kirimkan datanya, nanti saya bantu daftarkan,” ujarnya.
Sementara untuk aspirasi pendidikan, Mahmud berjanji membantu mendata warga yang belum memiliki ijazah paket C dan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk tindak lanjutnya.
Ia juga menyoroti pentingnya program pemberdayaan perempuan, yang menurutnya jarang muncul dalam forum-forum reses, padahal mayoritas peserta yang hadir adalah kaum ibu.
“Setiap reses, yang hadir banyak ibu-ibu, tapi jarang ada aspirasi soal pemberdayaan perempuan. Ini perlu kita dorong agar perempuan juga bisa berdaya dan mandiri,” tutup Mahmud.
Reses berlangsung interaktif dan disambut antusias warga Laikang yang berharap berbagai aspirasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan provinsi.