Legislator NasDem Mahmud Reses Titik Terakhir, Warga Sampaikan Kerinduan Adanya SMAN di Pampang

Notuladaily.com, Makassar – Legislator DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi NasDem, Mahmud, menutup rangkaian kegiatan reses masa sidang III Tahun Anggaran 2025 di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Makassar.

Reses ini turut dihadiri oleh Lurah Pampang, Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, serta warga setempat.

Dalam suasana dialog yang terbuka, warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari pendidikan, fasilitas umum, hingga kesejahteraan sosial.

Salah satu aspirasi utama yang mencuat adalah sulitnya siswa di wilayah Pampang diterima di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) karena wilayah ini tidak termasuk dalam zona sekolah manapun.

Warga juga mengeluhkan tidak adanya ruang publik dan fasilitas olahraga yang layak, insentif bagi pekerja keagamaan, serta keterbatasan bantuan sosial.

Menanggapi hal itu, Mahmud menjelaskan bahwa sistem penerimaan siswa baru saat ini sudah tidak lagi berdasarkan jarak rumah ke sekolah, melainkan melalui Tes Potensi Akademik (TPA).

Hal ini membuat banyak siswa yang tinggal dekat dari sekolah negeri justru tidak lolos karena nilai TPA yang rendah.

“Ini kebijakan baru dari Dinas Pendidikan. Jadi anak-anak sekarang harus siap bersaing secara akademik. Tapi kabar baiknya, Pemprov Sulsel akan menambah dua sekolah baru, salah satunya SMAN 24 yang lokasinya direncanakan di Pampang,” ungkap Mahmud, beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, saat ini pendaftaran ke SMAN 24 masih dilakukan secara manual melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel karena proses pembangunan sekolah masih dalam tahap awal.

“Kemudian ada juga SMAN 25 yang akan dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov), untuk lokasinya sementara di kantor Disdik Sulsel,” terangnya.

Terkait minimnya ruang publik, Mahmud menyarankan warga dan kelurahan untuk mengidentifikasi lahan kosong yang bisa diusulkan menjadi fasilitas umum atau ruang terbuka hijau.

Untuk persoalan insentif pekerja keagamaan, Mahmud berjanji akan berkonsultasi dengan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sulsel.

“Masalah tambahan insentif pekerja keagamaan. Nanti saya tanyakan ke Biro Kesra Sulsel, apakah ada intensif untuk pekerja keagamaan atau bagaimana,” beber Mahmud.

Sementara soal anggaran untuk organisasi kepemudaan seperti karang taruna, Mahmud mengaku saat ini belum tersedia karena terjadi dualisme kepengurusan di tingkat provinsi yang menghambat pengalokasian dana.

Menutup kegiatan reses, Mahmud mengapresiasi antusiasme warga Pampang dan berjanji akan membawa seluruh aspirasi tersebut ke rapat-rapat komisi dan sidang DPRD.