Notuladaily.com, Makassar – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Kadir Halid, menggelar reses masa sidang III tahun anggaran 2024/2025 di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Jumat (25/7/2025).
Dalam kesempatan itu, legislator fraksi Golkar Sulsel ini, mengajak masyarakat yang hadir untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka secara langsung.
Salah satu warga, Labang Soba, menyuarakan harapan agar para pemuda di wilayahnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
Baca Juga : Antisipasi Cuaca Ekstrem, Anggota DPRD Sulsel Minta BPBD Tingkatkan Kesiapsiagaan
“Kami berharap pemuda kami diperhatikan dan diberdayakan. Kalau pemuda punya kegiatan positif, insya Allah kenakalan remaja bisa dihindari,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Kelurahan Jongaya, Sarifuddin, mengangkat persoalan pengelolaan sampah yang menjadi perhatian warga.
“Saat ini ada program iuran sampah gratis. Tapi tentu, pemerintah sudah menentukan mana yang mendapatkan gratis dan mana yang tetap membayar. Mari kita bersama-sama mendukung program Bapak Wali Kota,” ungkap Sarifuddin.
Baca Juga : Fauzan Guntur Raih Penghargaan Kader Muda Terbaik PPP Sulsel 2025
Menanggapi berbagai aspirasi warga, Kadir Halid menjelaskan sejumlah kewenangan pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur dan transportasi.
Menurutnya, urusan jalan dan irigasi merupakan bagian dari tanggung jawab Komisi D, yang memiliki mitra kerja seperti Dinas Bina Marga.
“Tugas Bina Marga meliputi jalan dan irigasi. Di situ ada kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Tapi untuk lingkungan perumahan, itu merupakan tanggung jawab pengembang,” kata Kadir.
Baca Juga : Pimpin KPP Sulsel, Andi Nirawati Dorong Penguatan Peran Perempuan di Parlemen
Ketua Komisi D DPRD Sulsel ini juga menyinggung peluncuran kembali Bus Trans Sulsel oleh Gubernur Sulsel, hasil komunikasi dengan Komisi V DPR RI.
“Kemarin Gubernur sudah melaunching kembali Bus Trans Sulsel. Setelah kami komunikasi dengan DPR RI, dua koridor yang sempat ditutup kini kembali dibuka,” jelasnya.
Meski saat ini tidak lagi ada program Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan, Kadir memastikan bahwa seluruh hasil reses tetap akan disampaikan dan diperjuangkan agar masuk ke dalam program Pemerintah Provinsi Sulsel
Baca Juga : DPRD Sulsel Minta OPD Perketat Perizinan THM Jelang Nataru
“Sekarang Pokir memang tidak ada lagi. Tapi hasil reses ini akan tetap kita usulkan ke Gubernur dan dikerjakan oleh OPD terkait. Jadi, masyarakat tidak perlu berkecil hati. Apa yang menjadi harapan kita, insya Allah akan tetap saya perjuangkan,” tutupnya.
Selain itu, Kadir Halid berkomitmen akan mengawal semua keluran masyarakat yang berkembang dalam reses tersebut
