Legislator NasDem Mahmud Serap Aspirasi di Parangloe Mulai Sanggar Seni, Sampah hingga Air Bersih

Notuladaily.com, Makassar – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi NasDem, Mahmud, kembali melaksanakan reses masa sidang III tahun 2025 dengan menyapa konstituennya di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Senin (28/7/2025).

Didampingi Lurah Irwan Rahim, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat setempat, Mahmud membuka ruang dialog untuk menyerap aspirasi langsung dari warga.

Dalam kesempatan tersebut, Mahmud yang juga Anggota Komisi E DPRD Sulsel membidangi kesejahteraan rakyat, mengajak warga agar tidak ragu menyampaikan berbagai kebutuhan dan keluhan yang selama ini dirasakan.

Temu konstituen di Parangloe berlangsung penuh keakraban, sehingga sejumlah aspirasi masyatakat mencuat dalam pertemuan itu. Mulai dari keterbatasan anggaran untuk kegiatan kesenian seperti kelompok Separaga, hingga persoalan dasar seperti air bersih, drainase.

Kemudian perbaikan jalan lorong, pelatihan kerja, iuran sampah yang tidak merata, hingga mekanisme pengajuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa tingkat SMA.

Menanggapi itu, Mahmud menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan dan menyuarakan aspirasi warga kepada pihak-pihak terkait.

“Terkait seni budaya seperti kelompok Separaga, ini akan saya teruskan ke Dinas Pariwisata agar mendapat perhatian. Jika tidak, saya pribadi akan ambil bagian untuk membantu,” jelas Mahmud.

Politisi Partai NasDem Sulsel ini juga menyoroti masalah air bersih yang menurutnya merupakan isu strategis bagi wilayah Tamalanrea dan sekitarnya.

“Dalam rapat RPJMD Sulsel dan Musrenbang Kota Makassar, saya sudah sampaikan bahwa air bersih adalah persoalan pokok. Ini menyangkut kehidupan, dan harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Untuk masalah sampah, Mahmud menilai kebijakan iuran sampah gratis perlu ditinjau ulang. “Soal iuran sampah, memang banyak warga yang mengeluh. Karena kalau tidak bayar, sampahnya lama diangkut,” beber Mahmud.

Terkait pelatihan kerja, ia menyarankan agar warga mengumpulkan data calon peserta agar bisa difasilitasi program-program pelatihan keahlian dari pemerintah.

Sedangkan untuk bantuan pendidikan seperti PIP, Mahmud menegaskan pentingnya koordinasi antara warga dan pihak kelurahan. “Ada formulir yang harus diisi, dan ini merupakan program dari pemerintah pusat. Jadi silakan berkoordinasi dengan lurah agar proses pengajuan bisa berjalan,” imbuhnya.

Melalui reses ini, Mahmud menegaskan perannya sebagai penyambung suara rakyat di tingkat provinsi dan akan terus mengawal setiap aspirasi yang masuk agar bisa diwujudkan dalam bentuk program nyata.