Notuladaily.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Presiden Prabowo Subianto masih mengarahkan pemerintah untuk melanjutkan efisiensi anggaran pada 2026.
Pada tahun ini, Prabowo telah menginstruksikan pemangkasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan target hingga Rp 306,69 triliun.
Baca Juga : Prabowo Janji Hapus Utang KUR Petani Aceh Terdampak Banjir dan Longsor
“(Efisiensi) pasti dilakukan. Jadi kalau mau disampaikan, jawaban saya tegas juga dilakukan,” ujar Sri Mulyani usai menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026 dalam rapat Paripurna DPR, Selasa (20/5).
Sri Mulyani menjelaskan, strategi pemerintah tahun depan masih berpedoman pada Asta Cita, yaitu delapan prioritas yang telah ditetapkan Prabowo.
“Kita optimalkan berdasarkan program-program yang dibuat oleh kementerian dan lembaga, tentu saja dengan arahan dan guidance dari Bapak Presiden,” kata Sri Mulyani.
Belanja Efektif Jadi Fokus Utama
Baca Juga : BEM UI Demo dan Desak Purbaya Dicopot dari Menteri Keuangan Usai Remehkan 17+8 Tuntutan Rakyat
Dalam paparan KEM PPKF 2026, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan meningkatkan kualitas belanja dengan mengutamakan belanja yang efektif.
“Hal ini dilakukan melalui langkah efisiensi belanja operasional dan rekonstruksi belanja agar makin produktif dan berorientasi pada kesejahteraan,” kata Sri Mulyani.
Program-program unggulan nasional seperti makan berisi gratis, pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan, pembangunan lumbung pangan, koperasi desa, serta keluaran merah putih akan didukung melalui instrumen belanja yang efektif.
Baca Juga : Prabowo Sudah Terima Laporan OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Persilakan KPK Proses
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa kebijakan subsidi energi dan nonenergi akan terus disempurnakan agar lebih tepat sasaran, dengan dukungan perbaikan akurasi data untuk program perlindungan sosial dan mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos).
Pemerintah juga akan memperbaiki sinergi dan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah untuk meningkatkan produktivitas belanja daerah, sekaligus memperbaiki kualitas layanan publik dan menguatkan kemandirian daerah.
“Melalui penguatan kualitas belanja tersebut, belanja negara pada 2026 dialokasikan pada kisaran 14,19% hingga 14,75% dari produk domestik bruto (PDB),” kata Sri Mulyani.
