Notuladaily.com, Makassar – Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Jeneponto, Salmawati Paris, mendorong pengurusan akta kelahiran anak sejak masuk jenjang PAUD
Pasalnya kata Salma, selama ini masih banyak anak di Jeneponto yang belum memiliki dan mengurus akta kelahiran saat masuk Sekolah Dasar (SD).
“Bahkan, ada yang baru mengurusnya saat SMP atau SMA. Ini harus kita benahi. Kedepannya, kita ingin anak yang masuk PAUD atau SD sudah memiliki akta kelahiran,” ucap Salmawati, ditemuai di DPRD Sulsel, Rabu (14/5/2025).
Baca Juga : Bank Sulselbar Jeneponto Serahkan Mobil Sampah dan Motor Pengangkut Bibit
Ketua TP PKK Jeneponto ini, juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaksanakan tes bakat dan minat anak-anak PAUD. Tes ini menjadi program awal agar para pendidik PAUD bisa mengenali potensi muridnya.
“Jadi kita ingin guru-guru PAUD bisa tahu bakat anak-anak sejak dini. Dengan begitu, mereka dapat mengasuh dan membimbing sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing anak,” terangnya.
Selain itu, Anggota DPRD Sulsel ini menekankan pentingnya penanganan stunting melalui layanan PAUD. Menurutnya, isu stunting tidak bisa dipisahkan dari pendidikan usia dini karena menyangkut tumbuh kembang anak secara menyeluruh.
Baca Juga : Wakil Bupati Jeneponto Islam Iskandar Hadiri Munas I ASWAKADA
“Kita perlu pikirkan juga penanganan stunting lewat PAUD-PAUD. Pendidikan bukan hanya soal akademik, tapi juga tumbuh kembang anak secara fisik dan mental,” ungkapnya.
Ketua Himpaudi Jeneponto juga akan mengusulkan agar kedepan anak yang masuk SD harus berasal dari lulusan PAUD, guna memastikan mereka sudah mendapatkan pendidikan dasar yang layak.
“Kita belum bisa membuat aturan wajib PAUD sebelum mengetahui kondisi PAUD di semua desa. Jangan sampai kita tetapkan aturan, tapi di lapangan fasilitasnya belum siap,” jelas Legislator Fraksi Nasdem ini.
Baca Juga : Pemkab Jeneponto Gelar Audiensi Dengan BMKG Terkait Rencana Pemasangan HF Radar di Wilayah Pesisir
Ia juga mencatat bahwa di banyak desa, anak-anak masih langsung masuk SD tanpa melalui PAUD. Untuk itu, pihaknya akan melakukan peninjauan lapangan agar program ini bisa diterapkan secara adil dan efektif.
“Pemerataan PAUD di desa-desa masih jadi tantangan. Bahkan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) belum merata. Kita berusaha keras agar PAUD bisa hadir di semua desa,” tutupnya.
