DPRD Makassar Usul Penundaan Lelang hingga Pelantikan Wali Kota
Notuladaily.com, Makassar –Sejumlah fraksi yang tergabung dalam koalisi pengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA) yang terdiri dari Fraksi Golkar, Demokrat dan Hanura. Fraksi ini berharap agar Pemerintah Kota Makassar menunda proses lelang kegiatan fisik untuk tahun anggaran 2025.
Permintaan ini bertujuan memastikan program pembangunan sesuai dengan visi dan misi Wali Kota baru 2025 yang akan menjabat setelah Pemilihan Wali Kota (Pilwali) 2024 lalu.
“Kami mengimbau agar proses lelang kegiatan fisik tahun 2025 ditunda sampai wali kota terpilih resmi dilantik. Ini langkah penting agar program pembangunan sejalan dengan visi pemimpin baru,”ujar Ketua Fraksi Mulia DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, Minggu (19/1).
Legislator Partai Demokrat Makassar ini menekankan bahwa imbauan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang dituangkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tertanggal 11 Desember 2024.
Surat tersebut menginstruksikan pemerintah daerah menunda lelang proyek fisik yang tidak mendesak hingga kepala daerah baru resmi menjabat. “Penundaan ini penting untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar dan program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif demi kesejahteraan masyarakat,”jelasnya.
Senada dengan Ray, Bendahara Fraksi Mulia DPRD Makassar, Muchlis Misbah dari Partai Hanura, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan ini. Ia menegaskan, pentingnya menghormati proses transisi pemerintahan demi menghindari tumpang tindih kebijakan yang dapat menyebabkan inefisiensi anggaran.
“Pilkada 2024 menjadi momentum penting bagi masyarakat Makassar untuk menentukan masa depan kota. Oleh karena itu, proyek fisik harus selaras dengan visi Wali Kota baru nanti nya yaitu pasangan Appi-Aliyah,”kata Muchlis.
Ia menambahkan, penundaan ini memberikan ruang bagi pemerintah transisi untuk mempersiapkan strategi pembangunan yang mendukung keberhasilan wali kota terpilih.
“Sebaiknya kegiatan fisik tahun 2025 ditunda dulu. Biar wali kota baru yang menentukan arah pembangunan, sehingga program-program yang dijalankan benar-benar mencerminkan visi pemimpin yang akan datang,”tegasnya.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan Makassar ke depan lebih terencana dan terarah sesuai aspirasi masyarakat serta pemimpin baru yang terpilih.