Notuladaily.com, Makassar – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulawesi Selatan, menggelar rapat membahas rencana perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025.
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Bapemperda Sulsel Saharuddin, dihadiri Anggota Bapemperda, di gedung DPRD Sulsel, lantai 2, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin (23/12/2024).
Anggota Bapemperda Sulsel, Doktor Mahmud mengatakan bahwa, hasil rapat Bapemperda tadi, diusulkan beberapa rancangan peraturan daerah (Ranperda) kembali untuk dibahas di tahun 2025.
Baca Juga : Antisipasi Cuaca Ekstrem, Anggota DPRD Sulsel Minta BPBD Tingkatkan Kesiapsiagaan
“Ada kurang lebih 15 Ranperda yang dimasukkan kembali dalam Propemperda untuk dibahas dan dilengkapi yang belum lengkap, terutama naska akademiknya,” kata Mahmud.
“Jadi tadi sudah dipanggil yang berkepentingan dalam hal ini termasuk komisi-komis juga dinas-dinas terkait, ternyata memang menurut mereka penting untuk dimasukkan di program pembentukan perda di sulsel 2025 nanti,” lanjutnya.
Legislator NasDem Sulsel ini menyebutkan, dari beberapa Ranperda itu. Salah satu ranperda yang akan dibahas nanti menyangkut masalah ranperda perlindungan dan pemberdayaan petani.
Baca Juga : Fauzan Guntur Raih Penghargaan Kader Muda Terbaik PPP Sulsel 2025
“Kemudian BPJS ketenagakerjaan yg dikerjasamakan baik provinisi maupun kabupaten/kota, diusulkan kembali karena kendalanya kemarin persetujuan dari Kabupaten,” tutur Mahmud.
Kemudian lajut dia, menyangkut masalah pengelolaan terumbuh karang berbasis masyarakat dan ranperda kesehatan ibu dan anak, sert ranperda pemanfaatan informasi dan komunikasi.
Pelitisi Partai NasDem Sulsel ini juga menuturkan bahwa, selain beberapa ranperda yang pernah dibahas pada tahun 2024. Ada juga ranperda baru yang akan diusulkan.
Baca Juga : Pimpin KPP Sulsel, Andi Nirawati Dorong Penguatan Peran Perempuan di Parlemen
“Jadi ada satu (rabperda baru) menyangkut masalah ketebukaan informasi publik yang diusulkan teman-teman atas inisiasi KIPD Sulsel. Tapi itu kita akan masukkan sesuai prosedur yang ada, kalau disetujui, nanti di Bapemperda membahas masalah itu,” tutupnya.
